Bupati Mojokerto Ikfina saat memberikan arahan.
Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menegaskan, saat ini gerakan PKK sudah memiliki produk hukum yang kuat, baik melalui Perpres dan Permendagri.
Sehingga PKK bergerak berdasarkan peraturan perundang – undangan, disitulah PKK mempunyai dasar hukum yang kuat, ada produk hukum yang jelas memerintahkan kepada kepala daerah, Mendagri, camat, Kades/Lurah untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui PKK.
Demikian antara lain point penting yang disampaikan Bupati Ikfina saat membuka secara resmi Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-51 Kabupaten Mojokerto, di Pendopo Pemkab setempat, Senin (20/3).
Lebih lanjut ditambahkan Ikfina, untuk rencana induk, juga telah tertuang dalam Permendagri yang dikeluarkan pada tahun 2020. “Untuk rencana induk juga sudah masuk di dalam Permendagri Nomor 36 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,” jelasnya.
Harapan ikfina , melalui momen Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-51 Kabupaten Mojokerto ini, bisa memantik semangat seluruh Ketua Tim Penggerak PKK serta kader PKK untuk terus meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
“PKK bukanlah organisasi wanita, tapi gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga yang bergerak berdasarkan peraturan perundang-undangan,” bebernya.
Di samping itu pada momen ini Bupati Ikfina juga meminta Pemkab Mojokerto melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk segera merampungkan rencana strategis tahun 2024. Karena dengan selesainya RST tahun2024 akan menjadi oegangan Kecamatan untuk menyususn rencana strategis di tingat Kecamatan dan selanjutnya dipakai menususn rencana strategis di tingkat Desa/Kelurahan,ungkapnya
Pantauan di lapangan, peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-51 Kabupaten Mojokerto bertajuk ‘Bergerak Bersama Menuju Keluarga Sejahtera dan Tangguh Wujudkan Indonesia Tumbuh’ kali ini juga dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, Ketua Darmawanita Persatuan, serta diikuti seluruh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa. (min.gat).
