Bupati Mojokerto Serahkan SK Kenaikan Pangkat 394 PNS Berprestasi

Bupati saat menyerahkan SK. Kenaikan pangkat Kepada satu PNS

Pemkab Mojokerto, Bhirawa
Sebanyak 394 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Mojokerto, secara resmi menerima Surat Keterangan (SK) kenaikan pangkat periode 1 Oktober tahun 2022 dari Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati di halaman Pemkab Mojokerto. Rabu (28/9).

Penyerahan SK kenaikan pangkat tersebut diikuiti sedikitnya 314 PNS Golongan II dan Golongan III serta sebanyak 80 PNS Golongan IV/A dan Golongan IV/B.

Dilakukan secara simbolis Bupati Ikfina kepada Marliah yang naik pangkat III/A, Arif Rokhman naik pangkat menjadi III/B, Rusmiwanti yang naik pangkat III/C, dan Lily Pertamaningsih naik pangkat menjadi III/D

Dalam sambutan dan arahannya Ikfina mengatakan kondisi saat ini, PNS harus terus mengembangkan diri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Bekerja dengan baik tidaklah cukup untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Mojokerto, namun kita harus bekerja dengan cerdas dengan mengembangkan inovasi baru yang dapat meningkatkan mutu pelayanan. Dan, peningkatan kapasitas pada PNS sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing,” jelasnya.

“Kita juga harus senantiasa menjunjung tinggi komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat kabupaten mojokerto. sesuai dengan komitmen reformasi birokrasi yang telah dicanangkan, tuntutan peningkatan kualitas kinerja dan profesionalisme tidak dapat dihindari, dan dalam proses kenaikan pangkat periode ini, Pemkab Mojokerto telah menggunakan aplikasi pagar satu, yakni aplikasi pelayanan kepegawaian satu pintu yang berbasis paperless,” tambahnya.

Untuk itu saya berharap dengan adanya aplikasi inovatif ini, pelayanan kepegawaian pada para pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto lebih mudah dan lebih cepat. Tentunya adanya aplikasi ini merupakan bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto selalu berusaha membuat inovasi yang dapat mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien.jelas Ikfina

Lebih lanjut dijelaskan Ikfina jika, dalam pembuatan aplikasi Pagar Satu, menjadi salah satu bentuk jaminan transparansi dan akuntabilitas dari kinerja, sehingga termasuk dalam proses penilaian kepada PNS.

“Harapan kita pemberian apresiasi pada para PNS yang memang berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat bisa berjalan secara fair, adil, sesuai dengan fakta yang ada. Tidak ada korupsi, tidak ada nepotisme, tidak ada gratifikasi,” tegasnya.

Yang pasti, proses kenaikan pangkat dan proses penyerahan keputusan Bupati ini tidak kenakan biaya atau termasuk gratifikasi. Maka saya menekankan, kepada seluruh PNS untuk berkomitmen bekerja dengan baik serta menegakkan integritas di lingkup Pemkab Mojokerto. Manakala ada oknum yang meminta sejumlah uang terkait pelaksanaan ini harap untuk menolak permintaan tersebut.

“Mudah-mudahan apabila upaya ini dilakukan dua arah maka betul-betul kita bersama-sama akan bisa bekerja dengan integritas yang bisa dipertanggungjawabkan.Pemerintah daerah membutuhkan PNS atau ASN yang memang berani bertanggung jawab, berani untuk menyatakan di depan, dan kemudian berani untuk membuktikan bahwa dirinya memang betul-betul mampu dan bisa melaksanakan apa yang diinginkan,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi mengatakan, pelaksanaan penyerahan SK kenaikan pangkat ini sebagai wujud apresiasi kepada PNS.

“Sebagai bentuk apresiasi pemberian kepala daerah terhadap PNS yang dianggap layak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan kenaikan pangkat lebih tinggi,” pungkasnya. [min.dre]

Tags: