Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos memberikan sambutan pada pelantikan Panitai Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Madiun di Pendapa Muda Graha Kabupaten Madiun, Rabu (22/11). [sudarno/bhirawa]
Kab Madiun, Bhirawa
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 nanti harus lebih sukses jika dibandingkatn tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena para penyelenggaranya yang merupakan ujung tombak d TPS-TPS sudah banyak yang berpengalaman. Untuk itu, agar anggota TPS dapat memahami regulasi mulai dari Undang-Undang, Peraturan KPU dan aturan lainnya.
“Petugas harus jeli dan juga cermat terhadap setiap langkah yang akan dilakukan. Jangan sampai karena kita khilaf atau pemahaman yang salah yang bisa berakibat fatal,”kata Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sas pada Pelantikan Panitai Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Madiun di Pendapa Muda Graha Kabupaten Madiun, Rabu (22/11).
2017 yang dihadiri oleh anggota Forkopimda atau yang mewakili, Muspika se Kab. Madiun, Kepala Desa se Kab. Madiun dan anggota PPK dan PPS se Kab. Madiun.
Terkait dengan pelaksanaan Pemilukada yang berhimpitan dengan Hari Raya, Bupati Madiun H. Muhtarom, mengingatkan agar pendistribusian logistik kedodoran karena masih waktunya silaturahmi dengan keluarga besarnya masing-masing. jugat dengan tingkat kehadiran pemilih untuk menggunakan hak pilihnya juga perlu diantisiasi. Sehingga, diharapkan seluruh komponen dapat ikut berpartisipasi agar tingkat kehadirannya dapat maksimal.
“Seperti kita ketahui bersama, biasanya dikelompok pesantren itu sampai 7 hari setelah lebaran itu masih ada rombongan silaturahmi ke tokoh dan para Kyai. Itu semua harus bisa kita antisipasi bersama – sama antara Panwas, Tokoh Partai dll,”terang bupati Muhtarom..
Pada pelaksanaan Pemilukada 2018 nanti Bupati Madiun menekankan agar PNS benar-benar netral , karena kalau ada ketidak netralan akan begitu mudahnya diketahui oleh orang lain. PNS harus bisa menunjukkan netralitas, kejujuran dan keadilan. Gunakan hak pilih sebaik mungkin , jangan ikut-ikutan gerakan politik. Kalau ada yang nekat dipastikan akan mendapat sangsi.
Ketua KPUD Kabupaten Madiun Wahyudi dalam sambutannya mengatakan, Pelantikan PanitiaPemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Madiun hari ini diikuti oleh 150 orang PPK dan anggota PPS sebanyak 618 orang. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2018 dan juga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018.
Dijelaskannya, KPU Kab. Madiun hampir tidak mengenal anggotanya satu persatu termasuk latar belakangnya. Meski demikian Ketua KPU Kab. Madiun Wahyusi percaya, anggota PPK dan PPS yang dilantik pada hari ini akan bisa menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan dalam Undang-Undang untuk menjalakan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2018 dengan baik.
Anggota PPK dan PPS harus komitmen untuk menjadi penyelenggara Pemilu yang baik yang intergritas,dan netral sehingga tidak merepotkan petugas yang lainnya (Kepolisian, Pengadilan dll). Wahyudi jugamengajak kepada anggota untuk melaksanakan Pemilu yang Jujur, Adil, Transparan, Akuntabel dan lain sebaginya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pahami semua peraturan yang berlaku, dan jangan melakukan langkah-langkah sendiri. Cermati dan teliti aturan yang berlaku.
“Selanjutnya kita akan memasuki tahapan Pemilu yang tidak mengenal waktu. Semua harus dilaksanakan sesuai apa yang telah disepakati dan ditandatangani bersama untuk dapat menjadi penyelenggara,”tegasnya. [dar]
