Ruang Subid Mutasi BKD Nganjuk disegel sementara, namun Sekda Nganjuk M Yasin memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan normal. [ristika]
Surabaya, Bhirawa
Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (9/5). Tragisnya dua partai pengusungnya menjadi bupati yakni PDIP dan PKB tidak mengakui Novi adalah kadernya.
Beberapa kabar menerangkan kalau Novi menjabat Wakil Ketua DPW PKB Jatim, namun hal ini dibantah oleh Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah. Ia menegaskan bahwa Novi tidak menjabat Wakil Ketua DPW PKB Jatim. “Novi memang pernah mengharap masuk dalam kepengurusan DPW PKB Jatim,” ujarnya, Senin (10/5).
Keinginan Novi untuk menjadi bagian DPW PKB Jatim tidak diakomodir karena Novi masih tercatat sebagai kader PDIP. “Kita menghargai pilihannya sebagai kader PDIP. Karenanya dia (Novi) bukan kader PKB,” tegas perempuan yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini.
Ditanya jejak digital menduduki Wakil Ketua DPW PKB Jatim, Anik juga tidak membenarkan hal itu. Di struktur kepengurusan tidak ada namanya Novi Rahman Hidayat. “Tidak ada nama Novi dalam struktur kepengurusan DPW PKB Jatim. Keberadaan Novi sebagai kader PDIP kita ketahui dari pengakuan Novi sendiri dalam pidato dia di forum resmi PDIP Nganjuk yg beredar luas di media sosial,” ulasnya.
Jadi, beber Anik, saat rekrutmen kepengurusan DPW PKB setelah Muswil, jauh sebelum Novi sempat minta masuk. Namun setelah tahu pernyataanya yang sudah viral bahwa di forum resmi Muscab PKB Nganjuk, Novi ke PDIP. “maka dia tidak kita masukkan pengurus PKB,” pungkasnya.
Sementara, DPD PDIP Jatim menyatakan bahwa Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat telah diakui sebagai pengurus DPW PKB Jatim seusai Musyawarah Wilayah PKB Jatim yang berlangsung pada 9 Januari 2021. Novi diumumkan oleh Sekretaris PKB Jatim Anik Maslachah sebagai wakil ketua DPW PKB Jatim periode 2021-2026.
“Waktu itu kita baca beritanya yang sangat luas di media bahwa Pak Novi masuk kepengurusan PKB Jatim. Oh ya sudahlah, itu pilihan politik beliau, meskipun pada waktu Pilkada Nganjuk 2018, Pak Novi diusung bersama oleh PKB, PDI Perjuangan, dan Hanura. Tapi kalau memang Pak Novi memilih PKB dan itu sudah diumumkan resmi oleh Sekretaris PKB Jatim Bu Anik Maslachah, ya monggo,” ujar Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Deni Wicaksono.
Deni juga meminta publik untuk mengecek di laman Wikipedia tentang profil Novi, di mana jelas disebutkan bahwa Novi adalah pengurus DPW PKB Jatim. “Sudah beredar luas di berita, diumumkan oleh sekretaris DPW PKB Jatim sendiri seusai Muswil PKB Januari 2021, dan bahkan sudah ada di Wikipedia. Sekarang giliran Pak Novi sedang ada masalah, kok tidak diakui. Jejak digital tidak bisa bohong,” ujar Deni.
Seperti diketahui, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ikut dalam pihak yang dibawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan Minggu malam (9/5/2021). KPK belum mengumumkan secara resmi status Novi dan masalah hukum apa yang sedang dihadapi.
Meski bukan kader kedua partai, Novi dan Marhaen Djumadi diusung PKB bersama PDIP dan Hanura dalam Pilkada Nganjuk 2018 lalu. Pasangan ini memenangkan kontestasi dengan mengantongi 303.192 suara atau 54,5 persen mengalahkan Siti Nurhayati-Bimantoro Wiyono dan Desy Natalia Widya-Ainul Yakin.
Pelayanan Berjalan Normal
Sekretaris Kabupaten Nganjuk M Yasin mengaku belum mengetahui secara pasti soal OTT yang menyeret Bupati Novi serta beberapa pejabat Pemkab Nganjuk. Namun demikian, M Yasin tetap akan menjalankan tugas-tugas seperti biasa. Demikian juga dengan pelayanan terhadap masyarakat juga akan berjalan normal seperti biasa.
Terkait dengan sejumlah ruang di kantor BKD yang disegel, M Yasin mengarahkan staf BKD untuk bekerja di ruang lain. “Saya belum mendapat kepastian soal OTT terkait bapak bupati. Karena hingga saat ini beliau belum dapat dihubungi dan saya juga menunggu,” elak M Yasin.
Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, menduga terkait pengisian perangkat desa di wilayah Kecamatan Pace. Namun pihaknya juga belum bisa memastikan di desa mana saja kasus diduga terjadi jual beli jabatan tersebut. “Tetapi apakah kasus jual beli dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Mas Bupati Nganjuk atau kasus lain kami juga menunggu kejelasan,” ucap Tatit Heru Tjahjono.
Informasi yang dihimpun Bhirawa menyebutkan dugaan OTT Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat oleh KPK bersama Bareskrim Polri menyasar Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan tiga camat yang diduga terlibat langsung terhadap praktek jual beli jabatan. Selain itu juga ada tiga kepala desa di Kecamatan Pace yang diamankan dan diperiksa oleh tim anti rasuah di Mapolres Nganjuk semalam. [geh.ris]
