Bupati Pamekasan, Badrut Tamam, bersama Wabup Raja’e, Ketua DPRD Pamekasan, Forpimda saal memberi salam kepada santri usai menampilkan pecak silat. [syamsudin/bhirawa]
Pamekasan, Bhirawa
Pemerintah RI memberi legitimasi Hari Santri Nasional (HSN) maka eksistensi dan peran santri dan ulama diakui dalam perjuangan untuk meraih Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Legitimasi itu berupa tanggal 22 Oktober diperingati Hari Santri Nasional. Artinya eksistensi para santri dalam merebut kemerdekaan di Republik ini tidak usah diragukan lagi,” jelas Bupati Baddrut Tamam usai memimpin apel HSN di Lapangan Nagara Bhakti Ronggosukowati jalan Pamong Praja 1 Pamekasan, Senin (22/10).
Menyambut HSN itu, hampir semua peserta upacara berpakaian khas santri baik kaum laki-laki maupu perempuan termasuk Bupati dan Wabup Pamekasan, Ketua DPRD Pamekasan. Kecuali Forpimda dan Kepala Instansi pertikal hanya mengenakan Kopiah.
Dikatakan, Pemerintah tinggal bagaimana kemudian mendorong para santri untuk mampu bersaing dengan generasi yang lain. “Pesantren bisa berkemajuan, para alim ulama’ kita hormati untuk kemudian menjadi pembimbing kita semua dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ucapnya.
Hari Santri Nasional tahun ini, khususnya di kabupaten Pamekasan, dirinya telah meminta dan membuat edaran agar selama 3 hari kedepan para aparatur sipil negara (ASN) menggunakan sarung, batik dan baju putih untuk mendapatkan atmosfer kesantrian.
“Ini suasana pesantren dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan. Atmosfer ini menjadi pondasi kita dalam bekerja berdasar nilai ajaran agama Islam. Apalagi Pamekasan sebagai Kabupaten gerakan pembangunan masyarakat Islami (Gerbang Salam),” tuturnya.
Baddrut Tamam, alumni santri Paiton, Probolinggo, menegaskan, karena Kabupaten yang meletakkan agama sebagai landasan. Kita sebagai abdi negara harus melaksanakan pengabdi dan memberikan pelayanan terbaik kepada umat.[din]
