Penerima PKH antri dengan mematuhi penerapan social distancing.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Probolinggo, Bhirawa
Bantuan sosial ditengah Pandemi Covid-19 memang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Demikian juga pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Sampai April ini, tercatat sebanyak 80 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah mencairkan bantuan sosial.
Koordinator PKH Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Fathurrozi Amien, Selasa 12/5/2020 menuturkan bahwa pencairan belum dilakukan oleh seluruh KPM PKH. Sebab, terjadi perubahan mekanisme panyaluran bantuan sosial. Dari yang semula dilaksanakan secara triwulan, saat ini dilaksanakan setiap bulan. Sehingga dapat dilakukan sewaktu-waktu.
“Sejak April pengambilan dapat dilakukan setiap bulan, sehingga lonjakan saat pengambilan bansos dapat ditekan. Saat ini sebanyak 81.425 KPM sudah mencairkan dan 8.169 masih belum,” ujarnya.
Menurutnya beberapa KPM sengaja tidak melakukan pengambilan karena ingin melakukan pengambilan bansos dua bulan sekaligus. Hal ini dilakukan agar nominal bantuan yang diterima lebih banyak.
“Kami prediksi Mei ini dan menjelang hari raya, KPM yang belum melakukan pencairan akan mencairkan bansos dobel. Mengingat kebutuhan saat puasa dan menjelang hari raya meningkat,” tandasnya.
Dalam pelaksanaan pencairan bansos PKH, pelaksana juga turut menerapkan protokoler kesehatan dan social distancing. Yakni sistem pencairan secara bergantian agar tidak terjadi kerumunan. “Setiap bulan di tanggal 10 bansos sudah dapat dicarikan, harapannya bantuan sosial yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal ditengah pandemi covid-19 yang saat ini kian meluas,” tutur Rozi.
Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) secara simbolis kepada 2 (dua) orang dari 20 penerima di Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. BLT ini diberikan kepada masyarakat tidak mampu di tengah-tengah wabah Corona Virus Disease (COVID-19).
Penyerahan BLT DD ini dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo Mahbub Zunaidi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo Yulius Christian, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korina serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Probolinggo Heri Mulyadi.
Pada momen perdana penyaluran BLT dari DD di Desa Sumberkerang dengan jumlah penerima sebanyak 293 KK dari masyarakat kurang mampu selama 3 (tiga) bulan. Mulai bulan April hingga Juni 2020 akibat dampak wabah COVID-19. Masing-masing penerima memperoleh uang tunai sebesar Rp 600 ribu untuk bulan April. Bantuan ini akan diserahkan setiap bulan sampai bulan Juni mendatang.
Pada hari yang sama, terdapat 4 (empat) desa di Kecamatan Gending yang telah dilaksanakan penyaluran BLT DD. Diantaranya, Desa Curahsawo, Desa Pikatan, Desa Sebaung dan Desa Sumberkerang. Untuk Kecamatan Pakuniran ada dua desa yakni Desa Blimbing dan Desa Gunggungan Lor.
Penerima BLT – DD terpilih sesuai kreteria yang ditentukan, Kepala Keluarga (KK) yang tidak masuk data penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat diantaranya, bukan peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja dan lainnya. Bantuan ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Probolinggo.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD) fokus kepada masyarakat kurang mampu di tengah tengah wabah COVID-19 sesuai ketentuan yang diatur dalam Permendes dan PDTT Nomor 6 tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang diinstruksikan pemerintah Pusat.
Dalam ketentuannya, bagi desa dengan Dana Desa di bawah Rp 800 juta per tahun akan menggunakan untuk BLT maksimal 25 persen dari pagu anggaran. Untuk Dana Desa Rp 800 juta sampai Rp1,2 miliar maksimal dialokasikan sebesar 30 persen untuk BLT. Sedangkan Dana Desa (DD) yang mencapai lebih dari Rp 1,2 miliar atau lebih, Dana Desa tersebut dialokasikan sebesar 35 persen untuk BLT.
Bupati Tantriana Sari, menjelaskan ikhtiar akan terus dilakukan dalam mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo berupaya untuk membantu mengatasi permasalahan kesejahteraan masyarakat melalui BLT dari Dana Desa (DD) di tengah-tengah wabah COVID-19.
“Bantuan ini tidak datang sekaligus dan dapat diterima setiap bulan selama 3 (bulan). Berbagai macam bantuan yang diberikan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Probolinggo. Bantuan ini terus mengalir dan tidak dalam satu waktu, tentunya perubahan data dan dinamisasi data dilevel desa pasti terjadi. Pesan khusus pada kepala desa dan BPBD dan seluruh perangkat kasum RT/RW bagaimana mengelola bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten serta Pemerintah Desa,” ungkapnya.
Menurut Bupati Tantri, haruslah melakukan pendekatan bagi yang terdampak wabah COVID-19. Semua telah terdampak wabah COVID-19, pastinya dampak tersebut ada level-levelnya. “Bagi yang terdampak lebih parah itu harus diutamakan bantuannya. Tentu bantuan itu tidaklah mungkin mengakses pada seluruh masyarakat. Sehingga, data yang valid harus ada. Dengan transparansi data ini, harapannya masyarakat paham dan tidak menimbulkan persepsi atau permasalahan,” tambahnya.(Wap)
