Bupati Probolinggo Serahkan SK Penetapan UPT BLUD

Bupati Tantri serahkan SK BLUD.[wiwit agus pribadi/bhirawa]

(33 UPT Puskesmas Menjadi BLUD)
Kabupaten Probolinggo, Bhirawa
Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono selaku Ketua Tim Penilai BLUD menyerahkan Surat Keputusan (SK) Penetapan UPT Puskesmas sebagai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) di Prasadja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo, kepada 33 UPT Puskesmas.
Penyerahan SK ini dilaksanakan dalam kegiatan Penetapan UPT Puskesmas se-Kabupaten Probolinggo sebagai BLUD dan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo yang digelar oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan ini dihadiri oleh Subdit Badan Layanan Umum Daerah Direktorat BUMD, BULD dan BMD, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian dalam Negeri RI R. Wisnu Saputro serta sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mendukung sistem BLUD. Yakni, Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo.
Penyerahan SK Penetapan 33 UPT Puskesmas sebagai BLUD ini dilakukan secara simbolis oleh Bupati Tantri kepada Kepala Puskesmas Kuripan Gandung Setyo Widodo dan Kepala Puskesmas Maron drg. Wahyuningsih.
Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE, Selasa 11/2/2020 mengharapkan agar puskesmas yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berpeluang untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebagaimana yang tercantum pada ketentuan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Layanan kesehatan diberikan keleluasaan dalam konteks mengelola yang baik dari sisi SDM hingga penganggaran.
“Empati, integritas dan loyalitas bukan cuma diucapkan. Semoga kita semua mampu merenungkan dan mengimplementasikan tiga hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semangat masyarakat melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo ada progres yang signifikan terhadap kualitas pelayanan apapun khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan,” katanya.
Bupati Tantri meminta agar menjadikan 33 puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di awal tahun 2020 dalam momentum penetapan dan pelaksanaan UPT Puskesmas se-Kabupaten Probolinggo sebagai BLUD. “Hal ini sudah dimulai pada awal 1 Januari 2020 yang lalu,” tegasnya.
Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto menyampaikan, puskesmas sebagai salah satu institusi publik memegang peranan penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. “Dengan adanya tuntutannya, melayani kesehatan masyarakat dapat berkembang dan mandiri serta harus mampu memperbaiki pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat,” ungkapnya.
Untuk mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi kebijakan pemerintah tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi UPT Puskesmas se-Kabupaten Probolinggo.
BLUD merupakan sebuah penguatan kebijakan sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Dimana 33 Puskesmas di Kabupaten Probolinggo menyesuaikan dengan ketentuan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang BLUD atas perubahan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.
Sosialisasi kebijakan Pemerintah Tentang BLUD ini dibuka secara resmi oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono yang memiliki peranan penting sebagai Ketua Tim Penilai BLUD Kabupaten Probolinggo.
Pemahaman dan pemantapan tentang BLUD ini dijelaskan secara detail oleh R. Wisnu Saputro selaku narasumber dari Subdit Badan Layanan Umum Daerah Direktorat BUMD, BULD dan BMD, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian dalam Negeri RI. Kegiatan ini diikuti oleh 33 UPT Puskesmas se-Kabupaten Probolinggo.
Lebih lanjut bupati Tantriana Sari, menjelaskan sosialisasi ini merupakan hal yang sangat penting untuk memudahkan dalam menerapkan PPK BLUD di puskesmas, sehingga nantinya dapat memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
“PPK BLUD merupakan suatu sistem yang diterapkan oleh UPT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Penerapan BLUD pada unit pelaksana teknis dinas/badan daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara fleksibilitas saat mengelola keuangan,” ungkapnya.
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian dalam Negeri RI R. Wisnu Saputro dalam paparannya menyebutkan pada perubahan Permendagri mengarah pada adanya penyederhanaan persyaratan penerapan dan tidak ada status penuh/bertahap. Selain itu, lebih mempermudah penerapan dan tetap akuntabel, tidak merubah yang sudah berjalan dengan baik, lebih simplikasi dan disempurnakan.
“Dalam penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP. Penerapan SAP berbasis akrual bagi BLUD dengan pemberlakuan PSAP 13 mulai tahun 2016,” tambahnya.(Wap)

Tags: