Bupati Saiful Ilah memberikan surat deklarasi kepada Kadinkes Ika Harnasti.(achmad suprayogi/bhirawa)
Sidoarjo, Bhirawa
Sebanyak 12 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau terkena penyakit skizofenia, telah diperlakukan tidak wajar oleh keluarganya, lingkunganya, bahkan sampai pada pemerintah atau pengambil kebijakan yang salah dalam penanganannya.
Mereka dipasung kedua kakinya agar tak mengganggu orang lain. Sementara yang berkeliaran di jalan, di lampu-lampu merah ditangkap Satpol PP dengan alasan pengamanan, penertiban dan pemandangan lingkungan perkotaan. Melihat kondisi ini, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sangat menyesal.
Sebelum ODGJ merebak di Sidoarjo, pemerintah telah mengambil langkah untuk bergerak serentak bersama, mulai Dinas Kesehatan, Puskesmas yang ada di seluruh wilayah Sidoarjo, para camat dan para Kades/Kakel untuk menggelar deklarasi menangani atau mencegah terjadinya pemasungan terhadap ODGJ.
Gerakan itu dilakukan Senin (26/10) kemarin di Pendopo Delta Wibawa Kab Sidoarjo, diperkuat dengan penandatanganan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum didampingi Sekda Vido Rudi Muntiawan, Assiten Pemerintahan Kissowo Sidi dan Kepala Dinas Kesehatan dr Ika Harnasti.
Menurut Kadinkes Kab Sidoarjo, Ika Harnasti, kalau di Sidoarjo yang terjadi masalah pemasungan terhadap ODGJ tak terlalu banyak, hanya ada 12 orang saja. Itupun yang empat orang dari luar kota, yang Sidoarjo asli hanya ada sebanyak delapan orang. ”Mereka sudah ditangani, bahkan sudah bisa dilepas dan bergaulan dengan warga sekitar. Diantaranya adalah Bambang warga Sepanjangtani Kec Taman,” jelas Ika Harnasti.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sangat kecewa dengan staf-stafnya, mengapa dirinya selaku pimpinan daerah tak diberitahu kalau ada kasus seperti itu. Justru yang telah menangani dengan baik masalah pemasungan dilakukan Kapolres Sidoarjo, AKBP Anggoro Sukartono.
”Mestinya para SKPD terkait itu bisa memberitahukan, agar saya bisa memberikan bantuan-bantuan atau solusi jalan keluarnya. Jika memang bantuan itu tak dianggarkan dalam APBD bisa dicarikan alternatif, bisa diambilkan dari pos sosial yang lainnya. Jadi tak seperti yang telah terjadi, mestinya yang menangani bupati, karena bupatinya tak tahu akhirnya ditangani orang lain,” sesal Saiful Ilah kepada staf-stafnya. [ach]
