Bupati Salwa foto bersama Narasumber dalam kegiatan Seminar kemarin. (Ihsan Kholil/Bhirawa)
Bondowoso, Bhirawa
Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin, dengan tegas meminta pejabat pemerintahan di Kota Tape ini, agar memusuhi tindak pidana korupsi. Hal ini seperti yang disampaikannya, saat membuka Seminar Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelayanan Publik, di Pendopo Bupati, Jum’at (1/11) sore, yang diselenggarakan oleh Gerakan Pemuda Ansor wilayah setempat.
Orang nomor satu di Kota Tape itu menilai, bahwa korupsi merupakan musuh negara. Karena itulah, penting untuk seluruh pejabat negara, khususnya di lingkungan Pemkab Bondowoso melaksanakan tugas dan program sebaik-baiknya serta menghindarkan dari perbuatan korupsi.
“Yakni dengan menggunakan anggaran dengan cara yang benar, tepat, dan penuh tanggung jawab. Karena korupsi ada musuh kita bersama, musuh negara,” tegasnya.
Dengan kegiatan seminar ini lanjut Bupati Salwa, bahwa Pemkab Bondowoso berkomitmen secara bersama-sama untuk memberantas korupsi. Dan juga, pihaknya merasa terbantu untuk mengingatkan dan memberikan pemahaman tentang pencegahan korupsi.
“Kita bertekat bahwa kita harus bersama-sama memberantas, memerangi korupsi,” pungkas orang nomor satu di Bondowoso ini.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Nurul Gufron dari KPK RI, Andy Dewanto Ahmad-Advokat dan Konsultan Hukum, serta Ach. Nur Aminuddin- Komisioner Informasi Publik Jatim.
Sementara, Pimpinan KPK RI, Nurul Ghufron, yang hadir sebagai narasumber kegiatan tersebut mengungkapkan, bahwa korupsi merupakan penyakitnya jabatan. Dia memandang, setiap jabatan memiliki kecendrungan untuk disalahgunakan. Ini terjadi, lantaran proses politik untuk melahirkan jabatan-jabatan di Indonesia masih proses politik yang gagal. Sehingga melahirkan pejabat yang tidak sebagaimana diinginkan.
“Seperti proses demokrasi ya, bukan hanya dari Pemilihan Presiden, Gubernur, DPR, DPRD, sampai ke tingkat desa pun kalau proses politiknya yang gagal itu akan melahirkan jabatan-jabatan yang ditempati oleh pejabat yang rusak,” jelasnya.
Lebih lanjut Alumni PMII Jember itu menjelaskan, bahwa proses politik yang rusak adalah money politic saat ada pemilihan.
“Jika itu terjadi, maka otomatis melahirkan pemimpin yang tidak bertanggung jawab,”pungkasnya. [san]
