Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin saat memutasi pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkab Bondowoso, di Halaman Pemkab setempat. (Ihsan Kholil/Bhirawa)
Bupati Bondowoso Drs Salwa Arifin memutasi sedikitnya 145 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang di selenggarakan di Halaman Pemkab setempat, Jum’at (15/5). Para pejabat yang dimutasi merupakan pejabat setingkat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pengawas, kepala sekolah, pengawas sekolah dan pejabat fungsional rumpun kesehatan.
Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Wakil Bupati H Irwan Bachtiar Rahmat, S.E, M.Si Ketua DPRD Bondowoso H Ahmad Dhafir, Sekda H Syaifullah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Wawan Setiawan, Asisten Pemkab, serta sejumlah Kepala Bagian di Lingkungan Pemkab Bondowoso.
Dalam sambutannya Bupati Salwa Arifin, berpesan agar seluruh ASN yang dimutasi dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya ditempat yang baru.
“Kerja dengan baik, kerja dengan benar. Hindari tindakan yang merugikan, apalagi yang berkaitan dengan masalah hukum. Kerja tulus, ikhlas untuk Bondowoso Melesat,”pesannya.
Kata dia, bahwa sangat diperlukan keseriusan dalam bekerja, karena itulah semua ASN di Pemerintah Kabupaten Bondowoso harus semangat dan bukan santai-santai.
“Kita dituntut bekerja sungguh-sungguh tidak bersantai-santai. Kita bekerja untuk pemerintah dan untuk Bondowoso,”tegasnya.
Sementara itu, dari puluhan ASN yang dilantik beberapa diantaranya merupakan ASN setingkat Kepala Dinas atau pejabat eselon II. Diantaranya :
1. Sudirman kini menjabat sebagai Kepala Bakesbangpol (Sebelumnya menjabat Kepala DLHP)
2. Purno Winardi kini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan ( Sebelumnya Kepala Dinas Perijinan, dan Penanaman Modal Satu Pintu Pelayanan, dan Ketenagakerjaan)
3. Nunung Setia Ningsih saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perijinan, dan Penanaman Modal Satu Pintu Pelayanan, dan Ketenagakerjaan (sebelumnya Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Bondowoso)
4. Agung Trihandono sebagai staff Ahli Bidang Hukum dan Politik ( Sebelumnya Asisten 1 Pemkab Bondowoso)
5. Harimas kini menjabat sebagai Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ( Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
6. Alun Taufana, pejabat eselon dua yang sebelumnya menjabat sebagai staff di bagian umum kini menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Ketua DPRD Bondowoso H Ahmad Dhafir mengapresiasi Bupati Salwa Arifin dengan diangkatnya kembali Alun Taufana sebagai kepala Dinas. Yang mana kata dia, pengangkatan kembali pejabat eselon dua yang sebelumnya menjabat saff bagian umum itu sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Diketahui, bahwa pada 26 Agustus 2019 waktu lalu, Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin mengabulkan pengunduran diri Kepala BKD Bondowoso, Alun Taufana Sulistiyadi. Terhitung sejak 23 Agustus 2019, Alun disebut tidak menjabat sebagai kepala BKD lagi, melainkan sebagai staff di Bagian Umum Pemerintah Daerah Bondowoso.
Adapun pengunduran diri Alun sebelumnya pernah disampaikan secara langsung kepada orang nomer satu di Bondowoso itu pada 31 Juli 2019 lalu. Pengunduruan disampaikan diduga karena adanya polemik pelantikan Sekretaris Daerah.
“Mengapresiasi Pak Bupati melaksanakan amanat undang-undang rekomendasi ASN, mengembalikan Alun ke eselon II,” ungkap Ketua DPRD Bondowoso.
Sementara itu, Sekretaris Daerah H Syaifullah, mengaku, bahwa pengangkatan kembali Alun Taufana sebagai pejabat eselon II merupakan rekomendasi ASN.
“Pak Bupati dan kami supportif apa yang menjadi rekomendasi ASN kita lakukan,”ungkapnya.
Sedangkan, pada posisi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Dinas Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana akan diisi dengan Pelaksana Tugas (Plt). Sebelum mutasian dilaksanakan, sejumlah OPD pun juga diisi dengan posisi Plt. Yakni diantaranya, Dinas PUPR, Dinas Permukiman, Inspektorat, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Kata Syaifullah, kendati sejumlah OPD dipimpin oleh pelaksana tugas tak lantas mempengaruhi proses pemerintahan Bondowoso. Karena, dinilainya pemerintahan ini.
“Tidak mempengaruhi. Gini loh, dinas itu sistem. Andai pun tidak masuk satu bulan, sistem tetap terjalan. Kebutuhan masyarakat tetap terjalani,”ujarnya.
Diterangkannya, bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar open bidding untuk tujuh OPD.
“Setelah hari raya harus sudah open bidding. Dan ada tujuh dinas yang mesti open bidding, dan itu harus kita lakukan. Persiapan ini sudah,”pungkasnya. [san]
