Bupati Sesalkan Protes Honorer K2

Kabupaten Blitar, Bhirawa
Bupati Blitar H Herry Noegroho, SE, MH menyesalkan adanya sikap sebagian tenaga honorer Kategori 2 yang terus memprotes para tenaga honorer yang lolos seleksi CPNS.
Bahkan ia berharap honorer yang tidak lolos seleksi lebih memikirkan bagaimana nasib mereka supaya bisa ikut diangkat CPNS daripada harus merecoki tenaga honorer lain yang telah lolos CPNS.
Pernyataan Bupati ini disampaikan dalam dialog interaktif yang digelar secara rutin di salah satu radio di Kota Blitar. Menurutnya, Pemkab Blitar sebenarnya tetap akan memperjuangkan nasib tenaga honorer yang tidak lolos dalam seleksi CPNS beberapa waktu lalu.
Diantaranya dengan mengajukan usulan tambahan kuota CPNS untuk tenaga honorer K2 dari yang tadinya 30 persen menjadi 50 persen. Selain itu Pemkab Blitar juga melakukan berbagai upaya supaya ketentuan mengenai pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak segera bisa diterapkan untuk mengakomodir tenaga honopere K2 yang tidak lolos seleksi CPNS.
“Pasca ujian CPNS beberapa waktu lalu kami tidak tinggal diam. Berbagai upaya kami lakukan untuk memperjuangkan tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS,” ujar Herry.
Dalam seleksi penerimanaan CPNS dari Kategori 2 beberapa waktu lalu, dari sekitar 1.500 tenaga honorer memang hanya sekitar 500 orang yang diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang disyarakatkan Menpan RB bahwa tenaga honorer K2 yang ingin diangkat menjadi CPNS harus lolos seleksi. Dalam seleksi itu setiap tenaga honorer harus memenuhi Passing Grade (nilai ambang batas) yang ditetapkan.[htn]
Pengangkatan tenaga honorer K2 ini sejalan dengan ketentuan-ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer.
Sebelumnya memang ada aksi protes dari tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS. Namun Pemkab Blitar memastikan ratusan tenaga Honorer K2 terutama GTT  yang lolos ujian CPNS bebas dari unsur kecurangan. Hal ini setelah pihak Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blitar melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas pengangkatan mereka sebagai tenaga honorer.  Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan BKD bersama Dinas Pendidikan, tidak ditemukan adanya indikasi kecurangan seperti yang dilaporkan.
Verifikasi ini dilakukan dengan meneliti berkas administrasi pengangkatan mereka sebagai tenaga honorer. Verifikasi SK tersebut sebenarnya tidak hanya dilakukan pada GTT K2 yang dilaporkan bermasalah oleh LSM, namun sesuai Surat Edaran Menpan RB, pasca dinyatakan lolos dalam tes penerimaan CPNS, seluruh tenaga honorer kategori 2 diantaranya, GTT harus melalui proses verifikasi administrasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemberkasan. Proses verifikasi sudah dituntaskan dan tinggal menunggu keputusan berikutnya dari pusat. [htn]