Bupati Sidoarjo Batalkan SK Pelantikan 495 Pejabat

Budi Basuki

Sidoarjo, Bhirawa
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Sidoarjo No: 821.2/815/438.1.1/2024, tentang Pembatalan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Surat Keputusan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri RI No. 100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret 2024, yang mengingatkan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota, untuk tidak melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Kemendagri.

“SK pembatalan sudah ditanda tangani Bupati Sidoarjo, pada Jumat, 5 April lalu,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo Budi Basuki ST MMT, di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (16/4).

Sebelumnya, pada 22 Maret 2024 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, diakui Budi, telah melakukan mutasi pada 495 pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo, yang terdiri dari 4 pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pengawas serta Kepala SD Negeri dan SMP Negeri.

Rinciannya, 69 pejabat administrator, 158 orang pengawas serta 237 Kepala Sekolah SD negeri dan 27 orang Kepala Sekolah SMP negeri. “SK pembatalan pelantikan efektif berlaku pada 19 April 2024. Pada Senin, 22 April nanti, pejabat yang dilantik, akan balik kembali ke tempat asal,” ujar Budi.

Pada Selasa (16/4), BKD Sidoarjo, kata Budi, akan membuatkan surat pemberitahuan pembatalan pelantikan kepada semua OPD. Supaya pejabat yang dilantik pada 22 Maret lalu, bisa tahu, dan selanjutnya akan dikembalikan kepada OPD asal masing-masing, untuk kembali bertugas pada jabatan sebelumnya.

Budi menegaskan bahwa keputusan Bupati Sidoarjo yang membatalkan pelantikan pada 22 Maret lalu itu merupakan bentuk ketaatan terhadap SE Kementerian Dalam Negeri, serta kepatuhan terhadap Undang-Undang No.10 Tahun 2016 pasal 71 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Keputusan pelantikan yang dilakukan tanggal 22 Maret lalu tidak ada kesengajaan, namun kurang tepat dalam menghitung penetapan calon peserta Pilkada yang ditetapkan oleh UU jatuh pada 22 September 2024. Jika ditarik ke belakang 6 bulan maka batasnya tanggal 21 Maret. Oleh sebab itu sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan maka bapak Bupati mengeluarkan surat keputusan pembatalan pelantikan,” paparnya.

Budi sempat menjelaskan bahwa secara administratif pejabat yang sempat menduduki posisi baru tersebut sah. Hanya saja bila pelantikan tersebut tidak dibatalkan maka konsekuensinya akan berdampak pada sanksi administratif bagi petahana. [kus.iib]

Tags: