Bupati Sidoarjo Sanggup Selesaikan Penetapan Pimpinan DPRD

Sidoarjo, Bhirawa
Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, merasa yakin dalam pekan ini bisa menyelesaikan kemelut pimpinan DPRD yang diakibatkan belum keluarnya rekomendasi DPP PKB kepada Sulamul Hadi Nurmawan selaku ketua dewan yang sudah direstui DPC PKB.
”Memang DPP PKB yang baru menyelesaikan Muktamar tak bisa dalam waktu dekat ini mengeluarkan rekomendasi. Maka solusinya rekomnya dikeluarkan DPW PKB Jatim,” ujarnya.
DPW PKB sudah memberi rekom atas nama Sulamul Hadi Nurmawan (Wawan) untuk dijadikan ketua dewan. Tak ada yang berubah pada nama yang sudah dimunculkan DPC yakni Wawan. Tak bisa mendesak DPP PKB karena legalitasnya sebagai pengurus baru masih diproses Kementerian KumHAM. Pimpinan DPRD harus diatasi dengan rekomendasi DPW. ”Saya sudah bertemu dengan DPW PKB Jatim untuk menyelesaikan soal ini,” ujarnya di Pendopo Kabupaten Sidaorjo, Kamis (2/10) kemarin.
DPRD Sidoarjo yang sudah dua bulan ini bekerja tak berjalan efektif setelah pimpinan dewan belum disahkan. Baru tiga pimpinan yang administrasinya lengkap, sedangkan problem vitalnya justru ada pada ketua dewan, Wawan yang belum memperoleh rekom DPP PKB. Namun Wawan sudah mengantongi rekom DPW PKB Jatim dan DPC PKB Sidoarjo.
Saiful menambahkan, persoalan ini akan diurus dalam satu-dua hari ini dengan konsep meminta Gubernur mau menerima rekom yang dikeluarkan DPW PKB untuk bisa mengesahkan pimpinan DPRD Sidoarjo. Bila Gubernur bersedia menyetujui permohonan itu maka pengesahan pimpinan dewan bisa diselesaikan.
Sekwan DPRD Sidoarjo, Ir Endang Soesijanti menegaskan, akan berupaya melakukan upaya berdasarkan masukan bupati, yakni dengan rekom DPW PKB untuk mengesahkan pimpinan itu. ”Desakan fraksi agar saya berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri tak dilakukan, karena persoalannya bukan di pusat tetapi di provinsi,” ujarnya.
Pendekatannya harus dengan provinsi kalau mau cepat. Dalam pekan ini, Endang, mencoba berkonsultasi dengan provinsi, kalau gagal akan mencoba menemui bupati lagi guna melaporkan kegagalan itu.
”Mudah-mudahan bisa cepat selesai, supaya anggota bisa bekerja normal,” tegasnya.
Tertatih-tatihnya penerapan pimpinan dewan membuat semua terbengkalai, termasuk surat masuk dari masyarakat yang akan menemui komisi-komisi. Lantaran komisinya belum ada, surat masyarakat itu menumpuk di meja sekretariat dewan.
Hingga kini atau memasuki bulan kedua setelah dilantik, para anggota dewan tak bisa bekerja kecuali hanya lobi-lobi fraksi untuk membentuk alat kelengkapan dewan. Pembentukan komisi masih terbata-bata, jatah pimpinan komisi belum bisa dibaca walaupun sering ada pertemuan intensif antar fraksi. Kekuatan inti fraksi saat ini dipegang PKB dengan 11 kursi, PDIP delapan  kursi, PAN tujuh kursi, Gerindra tujuh kursi. Fraksi minornya adalah Demokrat empat kursi, Golkar/PPP, PBB tujuh kursi, PKS/Nasdem empat kursi. [hds]