Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin memberikan ucapan selamat pada pejabat yang dimutasi. [achmad suprayogi/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
Sekitar 214 pejabat eselon II, III dan IV serta puluhan Kepala UPT Puskesmas telah dimutasi Bupati Sidoarjo. Prosesi mutasi yang digelar di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo kemarin, untuk pejabat eselon II atau JPTP (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) hanya dilakukan rotasi. Sementara masih ada 6 JPTP strategis yang dikosongkan, karena akan diisi melalui proses lelang.
Mereka yang kena rotasi diantaranya Sigit Setyawan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas PUPR menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHK), Kepala BKD Sri Witarsih digeser menjadi Asisten Umum dan Kepagawaian, Kepala Dinsos Yusuf Isnayanto menjabat Staf Ahli Bupati, Kepala Inspektorat Eko Udijono menjebat Kepala Dinsos, Kepala Disperindag Fenny Apridawati menjabat Kepala Disnaker, Kepala Dinkes dr Ika Harnasti menjabat Kepala BP3 KB, Ali Imron Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Ari Suryono kepala DPM PTSP, Sulaksono Kepala Dinas PU Permukiman serta Sekretaris Bakesbang, Zainul Arifin menjadi Kabag Kesra Pemkab Sidoarjo.
Sedangkan ada 6 jabatan strategis lainnya untuk JPTP masih dikosongkan Bupati Sidoarjo. Diantaranya Kepala Dinas PU, Kepala Disperindag, Kepala Dinkes, Kepala Inspektorat dan Kepala BKD Pemkab Sidoarjo, serta Asisten II. “Untuk jebatan yang kosong sudah diisi Plt. Plt ini pasti mampu, karena kebanyakan tidak diisi orang dari luar dinas. Kebanyakan diisi Sekretaris Dinas itu sendiri,” terang Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.
Ketika ditanya soal pengisian 6 jabatan dinas strategis itu, Bupati Saiful Ilah bakal diisi sekitar 2 atau 3 bulan mendatang. Alasannya, 6 jabatan kosong itu harus dilelang secara terbuka terlebih dahulu. “Mutasi ini sesuai dengan kemampuan pejabat masing-masing sesuai kompetensinya. Sesuai aturan harus dilakukan proses pelelangan. Meski semalam untuk mutasi ini rapat baru selesai sekitar pukul 02.30 WIB dini hari,” katanya.
Sedangkan Sekda Sidoarjo, Achmad Zaini mengakui untuk para pejabat eselon II yang dimutasi merupakan pejabat yang sudah cukup lama antara 9 sampai 10 tahun menduduki jabatannya. Namun untuk Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, kata Zaini luput dari mutasi ini. “Untuk Dinas Perikanan dan Kelautan luputlah. Kalau Dispenduk Capil itu harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Itu sesuai aturan ASN berkaitan dengan masalah e KTP,” tegasnya.
Mantan Kepala Bappeda ini memastikan pengisian 6 jabatan kosong yang diisi Plt, nantinya bakal terisi sekitar 2 atau 3 bulan ke depan sejak dibuka pendaftaran lelang jabatan. “Pasti secepatnya akan kami isi. Proses lelang memakan waktu 2 bulan sejak pengumuman pembukaan hinggga pengumuman, dan akan kita lakukan secara terbuka,” tegasnya. [ach]
