Bupati Sidoarjo Siap Mempertahankan SAKIP A Dari Menpan RB

Penghargaan SAKIP tahun 2018 dengan predikat A, diterima Bupati Sidoarjo dari Menpan RB, di Kalimantan Selatan. [alikus/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Pemkab Sidoarjo, Rabu ( 6/2) kemarin, menerima apresiasi dari Kemenpan RB, karena dari hasil laporan evaluasi, status SAKIP nya ( Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) meningkat menjadi A.
Penyerahan apresiasi tersebut diserahkan langsung oleh Menpan RB, Drs Syafrudin MSi, kepada Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, pada acara Apresiasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2018 Wilayah II, di Hotel Golden Tulip, Samarinda – Kalimantan Selatan.
Selain Kab Sidoarjo, penyerahan status SAKIP ini, diberikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota se Indonesia wilayah II. Yakni meliputi 11 Provinsi dan 150 kab/kota se-Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta DKI Jakarta.
Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, dalam kesempatan itu sempat berpendapat, memperoleh dan mempertahankan predikat SAKIP dengan status A ini bukan perkara mudah.
“Karena dalam kurun waktu 1 tahun sejak penilaian ini, Kemenpan RB akan mengevaluasi kembali. Sanksinya apabila ada penurunan kinerja maka predikat nilai SAKIP A ini akan ditinjau ulang,” ujarnya serius.
Disampaikan predikat status A SAKIP yang raih Pemkab Sidoarjo ini merupakan hasil kinerja melaksanakan RPJM tahun 2018 lalu.
Bupati Sidoarjo yang akan purna pada tahun 2021 mendatang ini minta agar prestasi yang telah diraih itu, pada tahun depan bisa ditingkatkan lagi menjadi predikat sangat memuaskan dengan nilai AA.
“Dengan budaya dan manajemen kinerja yang bagus, maka status SAKIP A dengan predikat memuaskan ini, tahun depan jangan sampai turun, kinerja lebih digenjot lagi,” tegasnya.
Sementara itu dalam sambutannya, Menpan RB, Syafrudin, menyampaikan penghematan dengan menerapkan SAKIP di wilayah II, saat ini bisa mencapai angka triliunan rupiah. Pada tahun 2017 lalu penghematan mencapai 22, 3 triliun rupiah.
Menurut ia, selama ini paradigma birokrasi adalah berhasil melakukan penyerapan anggaran. Namun ketepatan sasaran dan perencanaan yang kurang tepat akan terjadi pemborosan anggaran.
“Maka itu pentingnya pemerintah daerah dalam menerapkan SAKIP,” katanya. (kus)

Tags: