Bupati Sidoarjo Terpilih Minta Pembangunan Gedung Lantai 8 Ditangguhkan

. Bupati dan Wakil Bupati terpilih saat rapat sinkronisasi anggaran dengan TAPD dan Pj Bupati Sidoarjo.

Sidoarjo, Bhirawa
Rencana pembangunan Gedung Pemkab Sidoarjo yang berlantai 8 diminta untuk ditangguhkan. Minta dikaji ulang pembangunannya, karena akan berdampak efek sosial masyarakat yang sangat besar. Karena kondisinya yang tidak memungkinkan, termasuk juga akan berdampak terhadap sosial politik. Juga masih banyak kepentingan publik yang perlu diutamakan.

Permintaan tersebut, ditegaskan Bupati Sidoarjo dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih Achmad Muhdlor Ali dan Subandi bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemkab Sidoarjo dalam Sinkronisasi APBD 2021 dengan Visi Misi Bupati Sidoarjo periode 2021-2025, pada (11/1) di ruang Pertemuan Pemkab Sidoarjo.

Menurut Gus Muhdlor_sapaan Bupati terpilih, bahwa dalam kondisi sekarang ini masyarakat lagi susah, ditambah lagi ekonomi juga susah, masyarakat lagi menghadapi masa pandemi virus Cobid 19. Sehingga sudah tidak siqnifikan lagi membangun gedung mewah lantai 8 dengan anggaran ratusan miliyar. “Saya sangat berharap pembangunannya kalau bisa ditangguhkan. Apakah betul kondisi gedung yang sekarang ini kurang representative atau tidak saya juga belum pernah lihat. Atau paling tidak harus dikaji ulang mencarikan solusinya, jangan sampai pembangunannya kalah dengan rumah sakit Sidoarjo Barat,” tegas Gus Muhdlor.

Ia katakan, pembangunan rumah sakit Sidoarjo Barat lebih utama dari pada membangun gedung Pemkab lantai 8, yang skema dibangunannya selama tiga tahun tersebut. Masih banyak kepentingan publik yang perlu diutamankan. “Masyarakat wilayah Sidoarjo Barat sangat membutuhkan rumah sakit, sementara ini untuk berobat ke RSUD Sidoarjo terlalu jauh, kasihan orang sakit kelamaan dijalan. Jadi, kalau rumah sakit wilayah barat saya malah mendukung untuk dipercepat pembangunannya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sidoarjo Heri Susanto menjelaskan kalau pembangunan gedung Pemkab tersebut selama tiga tahun (2020-2023). Tahun 2020 tahap perencanaan, anggaran yang tersedia Rp 4.750 M, tahun 2021 tahap struktur pembangunan dengan anggaran Rp 120 M, tahun 2022 tahap MEP dan arsitektur dengan anggaran Rp 120 M serta tahun 2023 tahap interior dan meubelier anggarannya sebesar Rp 60 M. “Lahan yang digunakan seluas sekitar 3 hektare dan luas bangunan sekitar 22.500 meter persegi,” jelas Heri Susanto.

Ia katakan, pembangunan gedung itu adalah untuk program percepatan layanan masyarakat. “Makanya, nanti akan ada 11 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menempati, diantaranya Dispendukcapil, DPM PTSP, BPBD, Diskominfo, Bakesbangpol, Bappeda, BKD, Inspektorat, termasuk Kantor Sekretariat Daerah, Kantor Bupati dan Wakil Bupati. Juga tersedia Mall Meeting dengan kapasitas 500 – 1.000 orang,” jelasnya.

Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Ir Sulaksono menambahkan kalau proyek pembangunan gedung lantai 8 itu tahap-tahapnya sudah selesai. “Sebenarnya tahun ini sudah mulai tahap pelelangan. Jadi tahun ini hanya tinggal pelaksanaan lelangnya. Tapi keputusan semuanya tergantung Bupati dan Wakil Bupati yang dikatakan tadi,” tambahnya. [ach.hds]

Tags: