Ketua PWI Sumenep, Moh Rifa’i memotong tumpeng untuk diberikan kepada Bupati, A Busyro Karim
(Verifikasi Perusahaan Media Wartawan Jangan Galau)
Kab Madiun, Bhirawa
Dewasa ini Dewan Pers sedang giat melaksanakan verifikasi seluruh media yang ada. Namun demikian Bupati Madiun berharap agar proses verifikasi perusahaan media termasuk juga wartawannya untuk tidak galau, ikuti saja seluruh prosesnya dengan baik karena hal itu juga untuk kepentingan media juga.
Pemkab Madiun akan terus menjalin kerja sama dengan media, meski demikian persyaratan yang diperlukan harus dipenuhi karena memang itu wajib. Sebagaimana diketahui bersama, media massa yang bekerja sama dengan Pemerintah harus memiliki Badn Hukum dan dalam bentuk PT.
Demikian ditegaskan oleh Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Dinas Kominfo Kab Madiun yang dihadiri Bupati Madiun, Sekda, Asisten Sekda, para Asisten bupati, Kepala OPD Kab. Madiun, Dirut. BUMD dan Wartawan yang biasa melaksanakan tugas peliputan di wilayah Kab. Madiun, Kamis (9/2).
Menanggapi apa yang disampaikan oleh Wartawan Senior Madiun Sudarno, S.Sos tentang besarnya biaya untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sedangkan saat ini masih banyak wartawan yang belum mengikuti kegiatan itu, Bupati Madiun H. Muhtarom, secara spontan menanggapinya.
Pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar anggaran untuk menyelenggarakaan kegiatan UKW dapat diakomudir pada PAK APBD Tahun 2017 Kabupaten Madiun. Terkait dengan adanya informasi tentang adanya bantuan beras bencana yang belum diambil dari Bulog, Bupati Madiun langsung memerintah kepada kepala BPBD untuk aktif. Segera lakukan koordinasi dengan Bulog untuk prosesnya.
Pada kesempatan ini Bupati H. Muhtaroms juga mngatakan, Media Massa itu, merupakan bagian dari birokrasi. Untuk itu ,kegiatan apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Madiun masyarakat harus tahu dan harus tersosialisasikan kepada masyarakat. Dan Media Massa lah dalam hal ini yang berperan untuk ikut mempublikasikan kegiatan pembangunan itu.
Berita Berimbang
Sementara itu, memasuki peringatan HPN (Hari Pers Nasional ke-71, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto berharap agar pers mampu untuk menyajikan berita berimbang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Ini diperlukan mengingat pers mempunyai kontribusi strategis dalam pembangunan yang berkelanjutan di Tanah Air. Hal ini disampaikan orang nomor satu di lingkungan Pemkab Situbondo, pagi kemarin (9/2).
Menurut Bupati Dadang, disaat memasuki usia yang sudah matang ini, pers harus mampu menyajikan berita berimbang sehingga informasi yang dikonsumsi masyarakat terutama di Kabupaten Situbondo benar adanya. Bupati Dadang sangat menaruh harapan besar kepada Dewan Pers untuk menertibkan perusahaan pers dan wartawan mengingat kran informasi saat ini sudah terbuka bebas. “Bukan tidak mungkin ketika penertiban dilakukan maka penyajian berita yang dikonsumsi masyarakat akan semakin terarah dan mendidik bagi masyarakat,” papar Bupati Dadang.
Saat dikonfirmasi soal rilis Dewan Pers terkait media yang terverifikasi, Bupati Dadang menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan mendukung penuh terhadap media profesional dan selalu siap untuk membantu mensosialisasikan hingga ke pemerintahan desa. Selain itu, kata Bupati Dadang,
Potong Tumpeng
Sementara itu pula, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumenep menandai Resepsi Hari Pers Nasional (HPN) 2017 dan HUT ke-71 PWI dengan pemotongan tumpeng di kantor PWI jalan Dr Cipto No 37 Kecamatan Kota Sumenep. Dalam resepsi HPN 2017 yang digelar PWI Sumenep itu dihadiri oleh anggota Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dan sejumlah pimpinan SKPD setempat serta sejumlah wartawan diluar anggota PWI.
Bupati Sumenep, A Busyro Karim mengatakan, pada momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2017 dan HUT ke-71 PWI ini wartawan yang bertugas di Sumenep bertambah profesional dalam menjalankan profesinya sehingga hasil karyanya bisa menjadi panutan masyarakat Sumenep. “Kami berharap, semua wartawan di Sumenep ini bisa lebih profesional lagi,” kata Bupati Sumenep dalam sambutannya, Kamis (9/2).
Bupati menyampaikan, dengan bertambahnya usia PWI, para jurnalis yang tergabung dalam PWI ini semakin profesional. Dengan demikian, karya jurnalistiknya pasti berbeda dengan apa yang disuguhkan media sosial (medsos). “Kalau masih ada tulisan wartawan profesional yang masih sama dengan informasi di medsos, berarti wartawan itu perlu berbenah diri,” paparnya.
Ia menilai, selama ini masih ada tulisan yang tidak mencerminkan seorang wartawan yang profesional. Itu disebabkan wartawan tersebut bekerja sebagai wartawan hanya terpaksa, bukan memang memiliki kemampuan dalam bidang tulis menulis. “Wartawan itu tidak semuanya sama, ada yang menjadi wartawan karena terpaksa, ada juga yang memang mempunyai hobi menulis sejak lama, sehingga hasil karyanya benar-benar bagus,” ucapnya.
Sementara itu, ketua PWI Sumenep, Moh Rifa’i mengatakan, akhir-akhir ini memang banyak bermunculan berita hoax yang sengaja dihembuskan oleh media sosial (medsos) dan itu sangat mempengaruhi kondisi masyarakat.
Sebagai wartawan yang profesional, awak media yang ada di kabupaten ujung timur Pulau Madura ini harus mengconter berita hoax tersebut dengan tulisan-tulisan yang berimbang. “Hasil karya jurnalistik jurnalis profesional harus beda dengan berita di media sosial. Meski berita itu mengkritik, tapi harus juga dibarengi dengan solusi,” kata ketua PWI Sumenep, Moh Rifa’i. [dar,awi,sul,dwi]
