Bupati Situbondo Dadang Wigiarto bersama Sekda Syaifullah dan Kepala BPPKAD Situbondo Tri Cahya Setiyaningsih saat mengadakan rapat evaluasi layanan publik untuk pemberantasan korupsi terintegrasi. [sawawi/bhirawa]
(Untuk Pemberantasan Korupsi Terintegrasi)
Situbondo, Bhirawa
Setelah sukses nangkring di posisi ke-4 dari 38 Kabupaten/Kota se Pemprov Jawa Timur dibidang layanan publik untuk pemberantasan korupsi terinetgrasi, kini Kabupaten Situbondo dibawah kepemimpinan Dadang Wigiarto kian intens mempertahankan prestasi tersebut.
Bahkan Bupati Dadang Wigiarto dan Wakil Bupati Yoyok Mulyadi berusaha keras mempertahanakn prestasi gemilang tersebut dengan cara melakukan rapat koordinasi (rakor) evaluasi layanan publik untuk pemberantasan korupsi terintegrasi.
Dengan dipimpin langsung Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, ikut hadir diantaranya Sekda Syaifullah dan sejumlah pimpinan OPD seperti Inspektur Bambang Prianto, Kepala BPPKAD Tri Cahya Setiyaningsih, Kepala Satpol PP Masyari, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Nugroho; Kepala Bapeda Hariyadi Tedjo Laksosno dan Kabag Hukum Didik Sulistiyanto.
Sejumlah Kepala Bidang yang bersentuhan dengan perijinan juga ikut diundang oleh Bupati Dadang Wigiarto. “Rakor seperti saat ini akan terus kita agendakan agar program layanan publik untuk pemebrantasan korupsi terintegrasi kian sempurna,” ujar Bupati Dadang.
Masih kata Bupati Dadang, program layanan publik untuk pemberantasan korupsi terintegrasi harus terus dimantapkan, salah satunya dengan cara melakukan rapat evaluasi. Kata Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto yang didampingi Sekretaris Daerah Situbondo Syaifullah MM mengaku harus memimpin langsung rapat lanjutan di ruang Intelligence Room (IR), pada Selasa (5/3).
Pertemuan kali ini membahas satu poin yang dinilai oleh KPK, ujar Bupati Dadang, yakni layanan perijinan terpadu satu pintu (PTSP). “Rapat ini dihadiri oleh kepala BPPKAD, Kepala Inspektorat, Kepala Kominfo dan tim serta Kepala DPMPTSP berikut tim,” ujar Bupati Dadang.
Bupati Dadang mengaku sangat bangga atas keberhasilan Pemkab Situbondo yang menduduki peringkat keempat daerah bebas korupsi se-Jawa Timur. Prestasi ini, sambung Bupati Dadang, merupakan hasil monitoring KPK RI selama 2018 lalu.
Untuk mensingkronkan program tersebut, urai Bupati Dadang, ia harus mengadakan rapat evaluasi pemberantasan korupsi terintegrasi. “Ini dalam rangka memperbaiki hal-hal yang masih kurang pada beberapa pelayanan publik di lingkungan Pemkab Situbondo. Terutama OPD yang dinilai oleh KPK,” kupas Bupati Dadang.
Sementara itu Sekda Syaifullah yang ikut serta dalam rakor kemarin juga mendukung program dan gagasan yang disampaikan oleh Bupati Dadang Wigiarto. Kata Sekda Syaifullah, ia secara tehnis akan memimpin jalin kerjasama antar lintas OPD yang berada di lingkungan Pemkab Situbondo. Syaifullah sangat optimis dengan rajin menyatukan persepsi Pemkab Situbondo akan meraih berbagai penghargaan lain dimasa yang datang. “Kami akan serius menyatukan pemikiran soal program ini,” pungkas Sekda Syaifullah. [adv.awi]
