Bupati Sumenep Diimbau Tindaklanjuti Putusan PTUN

jfa-logoSumenep, Bhirawa
Bupati Sumenep, A Busro Karim sebagai kepala pemerintahan di pulau ujung timur Madura ini diminta untuk menindaklanjuti keputusan PTUN Surabaya terkait persoalan proses hukum pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Ambunten Timur, kecamatan Ambunten, Sumenep.
Rudi Hartono, kuasa hukum penggugat, Ainur Rahman mengatakan, keputusan pejabat daerah bukan hal yang tak terbantahkan. Buktinya, setelah diuji di PTUN, Surat Keputusan (SK) Bupati terkait pelantikan kades Ambunten Timur, Sudarmadi ternyata dinyatakan batal atau tidak sah.
“Salinan putusan PTUN Nomor 109/G/2013/PTUN.SBY, hakim mengabulkan sebagian gugatan kami atas sengketa hasil pilkades di desa Ambunten Timur, kecamatan Ambunten,” kata Rudi Hartono kepala wartawan, di Sumenep, Minggu (6/7).
Dia menyampaikan, dalam amar putusan PTUN itu di antaranya,  menyatakan SK  Bupati nomor 188/318/kep/435.013/2013 tentang pelantikan kepala desa dinyatakan batal dan mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut SK Bupati nomor 188/318/kep/435.013/2013 tertanggal 13 Juni 2013 tentang pelantikan kades terpilih khususnya nomor urut 11.3 desa Ambunten Timur atas nama Sudarmadi. “Serta mewajibkan kepada tergugat untuk memerintahkan kepada panitia pilkades atau BPD untuk melakukan penghitungan ulang surat suara tersebut,” tegasnya. [sul]

Tags: