Bupati Tantri Worning Kades akan PPKM darurat.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penularan varian baru Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo secara bertahap memberikan sosialisasi penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat setelah Presiden RI Joko Widodo memperpanjang hingga (25/7), di Pendopo.
Diikuti oleh kepala desa dari Kecamatan Leces, Tegalsiwalan, Dringu dan Sumberasih untuk sesi pertama serta kepala desa dari Kecamatan Tongas, Gading, Krejengan dan Maron untuk sesi kedua. Mereka didampingi oleh Camat dan Forkopimka.
“Satgas desa sebagai garda terdepan dalam upaya penanggulangan Covid-19 dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ada dalam situasi pandemi agar dapat memutus mata rantai penularan virus Covid-19,” kata Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE, Rabu (21/7).
Bupati Tantri menegaskan Satgas Desa harus bertanggung jawab atas keselamatan masyarakatnya. Dari aturan dan ketentuannya bahwa Satgas Desa diberikan amanah dalam upaya mendisiplinkan dan melakukan upaya preventif kepada masyarakat. Tugas kepala desa selaku Ketua Satgas Desa memperkuat edukasi kepada masyarakat dengan melibatkan kader PKK, kader posyandu, tokoh agama, Karang Taruna serta organisasi-organisasi kepemudaan/kemasyarakatan harus bergerak.
“Berkaitan program vaksinasi menghadapi situasi pandemi ini, Kepala Puskesmas untuk melakukan percepatan dan pendekatan memberikan layanan vaksinasi di kantor desa. Vaksin ini sebagai pelindung pada diri kita agar supaya dapat meminimalisir adanya penularan virus Covid-19,” ujarnya.
Terkait tentang penguatan proses kuratif Bupati Tantri menegaskan kepala desa harus menunjuk orang sebagai tenaga treacer tingkat desa yang tugas dan fungsinya membantu melakukan pendataan tim survey dari puskesmas yaitu membantu mendata terkait dengan trecing dan memback up testing.
“Kepala desa sesegera mungkin melakukan koordinasi dengan para Ketua RT dan RW untuk proses pemantauan masyarakatnya. Agar supaya pergerakan orang bisa terkontrol dan dapat meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan dan upaya-upaya pro aktif yang berpotensi kerumunan salah satunya hajatan,” tandasnya.
Berkaitan dengan bantuan sosial Bupati menyampaikan agar dilakukan pengecekan kembali data-data KPM dan dicocokan dengan data-data bantuan sosial dari berbagai skema. “Semua ini dilakukan agar supaya nantinya diketahui warga yang berdampak dan berhak menerima bantuan,” tuturnya.
Kasus Covid-19 di Kabupaten Probolinggo saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berkaitan dengan Covid-19 tentu harus dipahami bersama bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ahli dimungkinkan memang varian delta yang lebih menular dan agresif ini sudah mendominasi di Kabupaten Probolinggo.
Menyikapi hal tersebut, Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE memanggil secara khusus seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Probolinggo secara bertahap karena pertimbangan faktor kerumunan. “Keinginan saya bagaimana Satgas Desa ini perannya betul-betul ada dan dikuatkan di masyarakat. Tidak ada hal lain, pandemi Covid-19 ini harus ditangani secara bersama-sama dan gotong royong,” katanya.
Bupati Tantri menekankan kepada seluruh Kepala Desa bagaimana ada kesamaan persepsi, semangat dan tindak lanjut yang sama sehingga seolah-olah tidak hanya Satgas Kabupaten dan Kecamatan yang bekerja, tetapi yang sebetulnya basis kekuatan ini adalah basis masyarakat.
“Itulah yang saya arahkan kepada Kepala Desa untuk action di wilayah preventif. Artinya harus bersama-sama mengedukasi masyarakat bagaimana upaya dan penerapan disiplin 5M, utamanya masker dan menghindari kerumunan serta tidak memperbolehkan kegiatan kerumunan dan mengurangi mobilitas kecuali hal-hal yang sangat urgent,” jelasnya.
Lebih lanjut Bupati Tantri menegaskan PPKM Darurat yang diperpanjang 5 hari ini adalah langkah terbaik yang diputuskan oleh pemerintah pusat dan diberlakukan pada seluruh daerah Jawa-Bali. Hal ini harus dijalani dengan penuh ikhtiar dan kesabaran.
“Tujuan dari negara adalah bagaimana memberikan perlindungan dalam upaya penyelamatan kepada masyarakat. Memang ada dampak, tetapi jika kemudian ditimbang apakah nyawa ataukah ekonomi, tentu sebagai manusia akan lebih memilih nyawa,” terangnya.
Berkaitan dengan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat jelas Bupati Tantri, pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur solusi dari masyarakat yang hari ini terdampak pada penerapan PPKM Darurat.
“Ada beberapa opsi yang telah diwacanakan oleh pemerintah pusat berupa bantuan uang tunai atau sembako. Tetapi memang sampai hari ini masih dalam proses penyempurnaan data dan mekanismenya,” tegasnya.
Bupati Tantri mengharapkan semoga dengan ikhtiar yang selama ini istiqomah dilakukan oleh Satgas Kabupaten dan Kecamatan, kemudian kekuatannya ditambah dengan Satgas Desa mampu memberikan dampak yang signifikan. “Saya mengajak kepada masyarakat mari bersama-sama, bahu membahu dan membantu pemerintah sehingga PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat yang dirasa sangat tidak nyaman bagi masyarakat ini segera berakhir dan pandemi pun bisa segera berakhir,” paparnya.
Menurut Bupati Tantri, kasus saat ini sudah parsial. Artinya memang ada kasus di perusahaan, tetapi hanya sekian persen saja. Dengan demikian Covid-19 ini sudah menyebar dan sudah tidak bisa terkontrol serta diperkirakan kasus riil di lapangan jauh berlipat-lipat dari kasus yang ada. “Upaya kita bagaimana memperkuat dan memperbanyak testing itu bettul-betul kita perkuat sehingga apa yang dulu disampaikan carier aktif itu betul-betul bisa kita monitor dan kita tindak lanjuti,” ungkapnya.
Satgas Penanganan Covid-19 Desa juga dinyatakan harus bertanggung jawab atas keselamatan warganya. Hal itu disampaikan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. Bahkan, ia meminta pemerintah desa segera menunjuk tenaga tracer tingkat desa. Tugas dan fungsinya membantu melakukan pendataan yang dilakukan tim survei puskesmas. Yaitu, membantu mendata terkait tracing dan mem-back up testing, tambah Bupati Tantri.(Wap)
