Bupati Tantri beri bantuan beras warganya.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, Selasa (3/11) bersama segenap pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, lakukan giat rekreasi sambang desa, di Desa Tambakukir Kecamatan Kotaanyar.
Dalam kegiatan tersebut Bupati Tantri didampingi oleh suami, Drs. H. Hasan Aminuddin M.Si yang juga selaku pimpinan Komisi IV DPR RI dan diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono beserta para Asisten.
Saat itu rombongan berkesempatan meninjau permasalahan – permasalahan masyarakat desa Tambakukir, sekaligus melihat beberapa potensi yang berpeluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Diantaranya adalah potensi komoditi brown sugar (gula aren), peternakan kambing dan sapi, serta kerajinan masyarakat.
Bupati Tantri mengemukakan kegiatan rekreasi sambil berkarya ini juga sebagai wujud komitmen Pemkab Probolinggo untuk tetap mematuhi anjuran pemerintah pusat di masa pandemi Covid-19. Meskipun dalam suasana libur panjang rekreasinya tetap di dalam daerah sendiri dengan penerapan protokol kesehatan.
“Kami selalu berupaya mengurai tantangan daerah Kabupaten Probolinggo satu – persatu melaui sinergi dan kolaborasi dari hulu sampai hilir. Hari ini kami hadir untuk Hari ini kami hadir di desa Tambak ukir untuk memberikan dukungan dan semangat kepada pemerintah desa dan masyarakatnya yang sedang berikhtiar memajukan desanya,” kata Bupati Tantri.
Setelah berkeliling lebih lanjut, Bupati Tantri menjelaskan bahwa untuk mendorong Desa Tambakukir mampu maju lebih cepat, maka strategi yang paling tepat adalah sistem pembangunan kroyokan. minimal satu program kegiatan dari seluruh OPD difokuskan di desa Tambakukir, mulai sektor pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi budaya, dan pariwisata, termasuk juga penguatan kelompok masyarakat dan kepemudaan dan kewirausahaan.
“Melihat kondisi wilayah dan kondisi masyarakatnya kami optimis, dengan berbagai potensi yang ada di desa Tambakukir ini bisa kita poles dan kita tingkatkan di tahun anggaran 2021 mendatang,” tandasnya.
Lebih lanjut bupati Tantri mengungkapkan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Probolinggo, terus dilakukan. Dari evaluasi data bayar tahap pertama dan kedua, terdapat kenaikan 2.040 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto mendampingi bupati Tantri mengatakan, penyaluran BLT-DD tahap pertama tercatat ada 64.026 KPM dengan total anggaran Rp 38.415.600.000. Pada tahap kedua ada tambahan KPM menjadi 66.066 KPM dengan total anggaran Rp 39.639.600.000.
“Setelah dilakukan evaluasi pada tahap sebelumnya, penyaluran tahap kedua memang ada penambahan jumlah KPM,” ujarnya.
Dari evaluasi yang diketahui, ada sejumlah KPM yang belum terdata, kemudian ditambahkan pada penyaluran periode berikutnya. Selain itu, ditemukan sejumlah warga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang turut diajukan untuk mendapatkan bantuan.
“Tentunya tetap ditempatkan melalui musyawarah desa khusus,” katanya.
Menurutnya, penambahan pemberian bantuan masih dapat dilakukan bila KPM yang sebelumnya telah meninggal dunia atau pindah domisili. Sehingga, datanya perlu begitu.
“Bantuan yang diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi KPM. Makanya, harus tepat sasaran agar tepat guna dan tepat manfaat. Penambahan jumlah KPM pada periode 3 dan 4 masih dimungkinkan jika dana masih tersisa, “ujar Edy.
Pada tahap pertama digelontorkan Rp 38.370.000.000. Dari anggaran ini, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Sedangkan, pada periode kedua nilainya Rp 15.835.200.000.000. Setiap KPM mendapatkan Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan.
Edy Suryanto mengatakan, untuk periode ini pemberian BLT-DD tidak dicairkan secara tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, KPM mendapatkan buku rekening dan uangnya akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing KPM. “Sekarang sistemnya nontunai. Jadi, pemberiannya tidak melalui desa lagi,” ujarnya.
Pemberian BLT-DD dilakukan bersama perbankan. Di masa pandemi ini, pemberian dijadwalkan oleh masing-masing kecamatan, sehingga tidak mengakibatkan kerumunan. “Protokol kesehatan harus dilakukan. Jadi, dijadwal oleh masing-masing kecamatan. Pihak bank langsung melakukan pemberian itu,” tuturnya.
Edy mengatakan, saat ini bantuan ini sudah berada di rekening masing-masing KPM. Namun, mereka belum bisa mencairkannya karena adanya peraturan mengenai pembayaran nontunai. “Semuanya sudah ditransfer ke masing-masing rekening KPM. Tetapi, tidak bisa langsung dicairkan,” tambahnya.(Wap)
