Bupati Tulungagung Belum Buat Pansel Eselon II

Maryoto Birowo

Tulungagung, Bhirawa
Harapan Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, untuk melakukan lelang terbuka pejabat eselon II pada akhir bulan ini ternyata tidak bisa dilakukan. Ia menyebut sampai sekarang belum terbentuk panitia seleksi (pansel) untuk pengisian pejabat eselon II tersebut.
“Belum. Belum terbentuk panselnya,” ujarnya menjawab Bhirawa usai menghadiri penutupan LKS SMK ke-28 di GOR Lembupeterng Kota Tulungagung, Kamis (30/1).
Maryoto mengaku belum bisa memastikan kapan pembentukan pansel untuk pengisian pejabat eselon II. Ia hanya menyatakan dimungkinkan lagi pada bulan Februari depan.
“Harapannya nanti pada bulan Februari semua dilantik. Pejabat eselon II yang kosong, begitupun dengan pejabat eselon III dan IV. Semuanya dapat dilantik,” paparnya.
Seperti diketahui, saat ini terjadi kekosongan 11 pejabat kepala OPD eselon II di lingkup Pemkab Tulungagung. Kekosongan ini sempat mendapat perhatian serius dari Komisi A DPRD Tulungagung. Mereka pun meminta bupati untuk segera mengisi kekosongan tersebut dengan melantik pejabat definitif.
Sebelumnya, Bupati Maryoto Birowo mengakui jika banyak jabatan kepala OPD utamanya di level eselon II yang kosong. Menurutnya, jabatan tersebut kosong dalam waktu yang hampir bersamaan.
“Pejabat lama yang pensiun itu rata-rata usianya hampir sama dan berurutan. Sehingga kemudian dalam waktu relatif yang berdekatan membuat banyak (OPD) yang kosong (pejabat kepalanya),” katanya.
Namun demikian, lanjut Bupati Maryoto, masalah jabatan yang kosong tersebut sudah direncanakan untuk diisi dengan pejabat baru. Dan diperkirakan pada akhir bulan Februari 2020 sudah terisi semua.
“Aturan untuk mengisi jabatan kosong untuk jabatan pejabat tinggi pratama sesuai UU ASN harus melalui beberapa tahap. Yang pertama mengetes tingkat kompetensi calon pejabatnya, kemudian baru dilakukan pelelangan terbuka terhadap jabatan yang akan diisi. Lelang terbuka sesuai yang dijadwalkan pada minggu ketiga bulan januari ini,” jelasnya.
Sedang Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan, mengatakan pengisian jabatan kepala OPD yang kosong harus segera dilaksanakan. “Kalau tidak ada pejabata definitifnya tentu akan mengganggu kinerja OPD yang bersangkutan. Apalagi sudah ada 11 OPD yang kosong tanpa pejabat kepala definitif,” ujarnya.
Menurut dia, pengisian jabatan 11 kepala OPD yang saat ini hanya diisi dengan pejabat pelaksana tugas (Plt) tidak efektif. Apalagi kewenangannya terbatas.
“Karena itu, perlu ada respon cepat untuk mengisi jabatan kepala OPD kosong dengan pejabat definitif. Terlebih Sekda Tulungagung belum lama ini sudah definitif pula sehinga bisa segera melakukan pengisian pejabat yang kosong bersama bupati,” tuturnya. [wed]

Tags: