Bupati Tulungagung Didesak Tak Mutasi Pejabat

Anggota Komisi A DPRD Tulungagung, Drs Wiwik Triasmoro

Anggota Komisi A DPRD Tulungagung, Drs Wiwik Triasmoro

Tulungagung, Bhirawa
Kabar santer terkait bakal bergeraknya kembali gerbong mutasi pejabat di lingkup Pemkab Tulungagung membuat anggota Komisi A DPRD Tulungagung, Drs Wiwik Triasmoro angkat bicara. Ia meminta Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, untuk tidak melakukannya dalam waktu dekat. “Kalau mutasi dilakukan dalam waktu dekat atau bulan depan akan mubazir. Jadi perlu diingatkan,” ujar Wiwik Triasmoro di Kantor DPRD Tulungagung, Selasa (12/1).
Menurut Wiwik Triasmoro, sebaiknya bupati tidak melakukan mutasi sebelum ada perubahan Perda terkait struktur organisasi Pemkab yang baru. “Perda tentang struktur organisasi itu paling lambat harus sudah selesai bulan Agustus 2016 mendatang,” tuturnya.
Politisi asal PDI Perjuangan ini tidak menampik jika masalah mutasi pejabat Pemkab adalah kewenangan dan hak prerogatif bupati, namun demikian menurutnya DPRD juga punya hak untuk mengawasi.
“Kami mengawasi agar apa yang dilakukan bupati tidak mubazir. Jika saat ini melakukan mutasi pejabat, setelah Agustus tentu akan melakukan mutasi lagi. Waktunya terlalu dekat dan tidak efektif kalau dikaitkan dengan penilaian kinerja,” papar Wiwik Triasmoro.
Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd, mengungkapkan setelah mengalami perubahan pada tahun 2014 dan dilaksanakan pada tahun 2015, Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (OTKPD) Pemkab Tulungagung bakal kembali berubah. Kepastian perubahan tersebut setelah Raperda OTKPD masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2016.
Raperda OTKPD merupakan inisiatif dari Pemkab Tulungagung dan dimungkinkan terjadi perubahan jumlah SKPD di lingkup Pemkab Tulungagung. “Pengajuan Raperda OTKPD dikarenakan RPP tentang struktur organisasi pemerintah daerah sudah hampir rampung dan itu harus diantisipasi. Kemungkinannya nanti ada penggabungan-penggabungan SKPD di Pemkab yang disesuaikan dengan PP-nya,” paparnya.
Sementara itu, Bupati Syahri Mulyo ketika dikonfirmasi justru mempertanyakan dari mana kabar bakal ada mutasi pejabat. “Tulungagung itu lucu. Bupatinya kok banyak,” katanya dengan nada canda.
Namun demikian, dia setuju pernyataan Wiwik Triasmoro yang menyebut pengawasan dewan diperlukan agar tidak mubazir. “Saya setuju tentang mubazir itu. Tapi siapa yang bilang ada mutasi itu lho,” lanjutnya bertanya. [wed]

Tags: