Bupati Maryoto Birowo saat melantik Joko Purnomo sebagai Dirut PDAM Tulungagung, Selasa (8/12). Joko Purnomo sebelumnya menjabat sebagai Kabag Hubungan Langganan PDAM Tulungagung.
Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, menegaskan bakal segera melakukan perbaikan terhadap Jembatan Karangrejo yang sebagian badan jalannya ambles dan membuat jembatan ditutup untuk kendaraan roda empat. Rencananya, perbaikan akan mulai dilakukan pada awal tahun 2021 mendatang.
“Untuk Jembatan Karangrejo, itu boleh dikatakan jalan poros.
Artinya jalan pendukung yang menghubungkan antar kabupaten dan propinsi, harus ditangani secepatnya,” ujarnya usai melakukan pelantikan Dirut PDAM Tulungagung, Selasa (8/12).
Saat ini, menurut dia, sudah disiapkan semua administrasi untuk perbaikan Jembatan Karangrejo. Termasuk pembuatan detail engineering design (DED).
“Selain itu umur jembatan juga sudah tua, maka harus menjadi perhatian khusus. Apalagi saat ini sedang musim hujan dan dikategorikan situasi mendesak force majeur,” paparnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sebagian badan jembatan di perbatasan antara Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Karangrejo yang menjadi alternatif bagi kendaraan truk dan kendaraan bertonase berat menuju dan dari Tulungagung – Trenggalek ambles, Senin (7/12). Amblesnya badan jembatan ini sempat membuat arus semua kendaraan yang melintas di atas jembatan tersebut dialihkan.
Polisi sempat menutup total jembatan yang ambles tersebut dari arus lalulintas. Namun beberapa saat kemudian membukanya kembali dan hanya diperuntukkan khusus untuk kendaraan roda dua.
Sementara itu, terkait pelantikan Dirut PDAM Tulungagung, Bupati Maryoto Birowo berharap agar pejabat baru yakni Joko Purnomo untuk lebih berhati-hati dalam bertugas. Apalagi di PDAM Tulungagung saat ini sedang terlilit kasus dugaan korupsi.
“Kami berharap persoalan itu tidak ada lagi. Yang saat ini menjadi ranah hukum biar berjalan,” tuturnya.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi di PDAM Tulungagung dengan terdakwa Kepala Bagian Perawatan PDAM Tulungagung, DH, sekarang sudah dilakukan persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Selain juga ada kasus dugaan korupsi lainnya di perusahaan daerah milik Pemkab Tulungagung yang dibidik lagi oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung. Yakni, kasus dugaan korupsi hibah air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) antara tahun 2016 sampai tahun 2019. (wed)
