Bupati Maryoto Birowo usai melaunching tempat pembayaran PBB-P2 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Rabu (24/3)
Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, tetap mengambil kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) serta nilai jual objek pajak (NJOP) pada tahun 2021 ini. Bahkan, ia sudah pula meminta camat untuk menyebarkan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT) PBB tersebut pada masyarakat.
“Sekarang tergantung camat bagaimana memanajemen soal SPPT itu. Camat merupakan kepanjangan tangan bupati di wilayah kecamatan,” ujar Bupati Maryoto Birowo usai melaunching tempat pembayaran PBB-P2 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Rabu (24/3).
Ia menandaskan SPPT PBB tersebut sudah tersebar di kecamatan-kecamatan seluruh wilayah Tulungagung. “Ada petugas sendiri pemungut pajak,” imbuhnya.
Bupati Maryoto Birowo juga menyatakan masyarakat akan mencari sendiri SPPT PBB, karena sudah merupakan kewajiban warga untuk membayarnya. Termasuk dengan cara pembayaran online. “Yang penting masyarakat tahu nomer pajaknya,” tuturnya.
Soal kenaikan NJOP yang dinilai terlalu tinggi, mantan Wabup Tulungagung ini mengungkapkan ada mekanisme bagi mereka yang keberatan. Yakni, dengan mengajukan keringanan pajak atau pemberian stimulus.
“NJOP itu besarannya dihitung berdasar lokasinya. Kalau kemudian merasa terbebani dengan kenaikannya minta keringanan. Sebenarnya kenaikan itu pun fleksibel sekali,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) Tulungagung, Nanang Setiawan, Rabu (24/3), kembali mengatakan jika para kepala desa se-Tulungagung tetap menolak untuk membagikan SPPT PBB pada masyarakat. Alasannya, kenaikan PBB dan NJOP pada tahun ini memberatkan masyarakat.
“AKD masih solid menolak kenaikan PBB dan NJOP di tengah pandemi Covid-19. Apalagi sosialisasi rencana kenaikan tersebut tidak dilakukan pula pada warga secara masif,” tuturnya.
Saat ini, menutut dia, banyak petani yang menjerit akibat pengurangan pupuk bersubsidi. Ditambah lagi harga gabah yang cenderung menurun akibat isu beras impor.
“Sekarang ditambah kenaikan PBB dan NJOP. Beban warga semakin berat,” tandasnya.
Ketika ditanya ada informasi beberapa kepala desa yang tetap mengambil dan membagikan SPPT PBB pada warganya, Kepala Desa Tawing Kecamatan Gondang ini mengatakan belum melakukan konfirmasi terkait hal itu. “Kami kira AKD tetap solid. Para pengurus AKD juga tetap solid,” ucapnya. (wed)
