Bupati Tuban H. Fathul Huda didampingi Kadisdikpora dan Kakanmeneg Tuban saat meninjau UN SMP di SMPN 2 Tuban Kemarin (5/5). (khoirul huda/bhirawa)
Tuban, Bhirawa
Bupati Tuban H. Fathul Huda, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kepmudaan dan Olahraga (Dikpora) Drs. H. Sutrisno, MM, serta Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemeng) H. Abdul Wahib, M.Pd.I, meninjau pelaksanaan UN di SMPN 2 Tuban serta di MTSN Tuban.
Saat disinggung indikasi bocornya kunci jawaban UN, orang nomor wahid di Bumi Wali Tuban ini yakin hal tersebut tidak akan terjadi, jika pelaksana, baika guru, pengawas benar-benar menjalankan ketentuan yang ada. “Kalau semua mau jujur, utamanya pelaksana, baik guru atau pengawas, dari apa yang saya lihat, sangat tidak mungkin kalau hal itu terjadi. Karena sebenarnya semua tergantung mereka,” kata Bupati Tuban saat dikonfirmasi Bhirawa.
Sedangkan terkait dengan Siswi Hamil di luar nikah, mantan ketua PC NU Tuban sebelum menjabat sebagai Bupati Tuban ini selain sangat menyayangikan hal itu terjadi, juga pihak sekolah maupun dinas memberikan perlakukan sesaui dengan ketentuan yang ada. “Mereka punya hak, kami serahkan sepenuhnya pada aturan yang berlaku,” jawab Bupati singkat.
UN di Lapas
Sementara itu, karena merampas sepeda motor milik pelajar lain pada akhir bulan Maret 2014 lalu, RP (16), salah satu pelajar kelas 3 SMP asal Desa Bulurejo, Kecamatan Rengel, Tuban hari ini (5/5) harus mngikuti Ujian Nasional (UN) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIB Tuban. “Untuk siswa yang melaksanakan ujian di Lapas ini hanya ada satu,” kata Yatemo, selaku Pelaksana Pengawas Ujian Nasional (UN) tingkat SMP.
Meski hanya sendirian di dalam LP melaksanakan UN, pelajar SMP nampak tenang mengerjakan soal Unas dengan mata pelajara Bahasa Indonesia pada UN hari pertama ini. RP juga tidak diperlakuan istimewa dan tetap dijaga oleh petugas kepolisian serta beberapa pengawas, termasuk dari pihak Lapas.
Dari pantaun Bhirawa (5/5), pelaksanaan UN di Lapas Tuban itu berjalan molor satu jam setengah. Seharusnya ujian dimulai pukul 07.30 Wib, tapi sampai dengan pukul 09.00 Wib soal ujian baru datang di lapas. “Seharusnya jam setengah delapan sudah dimulai, namun ini sedikit ada kendala untuk pengawas. Jadi harus menyamakan persepsi,” lanjut Yatemo, saat berada mengawal kedatang soal UN di Lapas Tuban itu.
Yatemo menegaskan, dengan molornya waktu pelaksanaan tersebut tidak menganggu proses pelaksanaan ujian untuk RP yang ada di tahanan itu. Dengan demikian waktu selesainya ujian juga molor dari jadwal yang sebelumnya. “Waktu mengerjakan soal ujian itu dua jam. Kalau memang dia mengerjakannya cepat maka selesainya juga cepat,” pungkas Yatemo.
Di tempat terpisah, salah satu siswi kelas 3 SMP 2 Jatirogo Tuban, yang tengah hamil lima bulan setelah menjadi korban asusila, tetap dapat mengikuti ujian nasional (UN). Heni Indriana, Kasi kurikulum Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK, Disdikpora Tuban saat dikonfirmasi Bhirawa menegaskan, tidak ada halangan bagi siswa korban asusila untuk mengikuti Ujian Nasional.
Sebab tidak ada dalam aturan UN yang melarang siswi hamil ikut ujian. “Tidak ada aturan yang melarang pelajar hamil di luar nikah maupun yang tersangkut pidana untuk ikut ujian nasional. Jadi kami tetap akan mengijinkan mereka mengikuti Ujian, bahkan kami fasilitasi” ungkap Heni Indriana.
Namun demikian, Heni menjelaskan, siswa yang tersandung kasus pidana maupun menjadi korban asusila tetap tidak mendapat jaminan lulus, sebab seperti tahun sebelumnya, kelulusan tidak sepenuhnya ditentukan oleh hasil Ujian Nasional saja, sebab masih ada faktor ujian sekolah sebanyak 40 persen.
Pihak sekolah juga punya hak untuk menentukan nilai kelulusan bagi siswanya meliputi akhlaq dan kedisiplinan masing-masing pelajar. “Kelulusan bagi para siswa itu 60 persen berdasarkan nilai UN, sisanya 40 persen merupakan nilai dari sekolah, akan tatapi saya belum mendapatkan laporan, apakah siswi tersebut ikut ujian apa tidak,” terang Heni Indriana. [hud]
