Momentum Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2021, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menjadi narasumber dalam upaya membangun budaya anti korupsi dan integritas antara pemerintah daerah dan pelaku usaha di Jawa Timur.(Alimun Hakim/Bhirawa).
Lamongan,Bhirawa
Capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Kabupaten Lamongan sebagai peringkat pertama tiga tahun berturut-turut di tingkat Propinsi Jawa Timur, sebagai monitoring dan evaluasi progres rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah daerah.
Tepat di momentum Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2021, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menjadi narasumber dalam upaya membangun budaya anti korupsi dan integritas antara pemerintah daerah dan pelaku usaha di Jawa Timur , Senin (29/11) di Hotel Double Three Surabaya.
Di depan Wakil Gubernur Jawa Timur Mas Emil Dardak, Bupati Lamongan tersebut membeberkan bahwa terdapat empat area titik rawan korupsi di dalam birokrasi.
“Empat titik itu yakni perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, serta optimalisasi retribusi dan pajak daerah.Untuk itu, diperlukan langkah strategis pencegahan korupsi pada empat titik tersebut,” terangnya.
Dijelaskanya, di Kabupaten Lamongan telah membuat prioritas program dan telah diterapkan pada e-planning dan e-budgeting yang menggunakan pendekatan cross cutting dalam pencapaian visi dan misi pada perencanaan dan penganggarannya.
“Sementara dalam perencanaan hingga penentuan pemenang lelangnya juga telah dilakukan pendampingan oleh Tim Pokja dan berbasis aplikasi digital dengan SDM yang telah mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.
Dilanjutkan oleh Bupati Yuhronur, Langkah strategis pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan iklim investasipun dilakukan dengan memberikan kemudahan perijinan bagi pengguna layanan melalui aplikasi system pelayanan perizinan online dan mandiri.
Tak hanya itu, lanjutnya, Penerapan online single submission risk based approach atau perijinan daring terpadu dengan pendekatan perijinan berbasis resiko dan manajemen aset juga dilaksanakan dengan pembuatan aplikasi e-aset serta pembuatan regulasi pengelolaan aset.
“Optimalisasi retribusi dan pajak daerah melalui peningkatan basis data perpajakan, peningkatan efektivitas penagihan dan pemeriksaan pajak dan pengembangan inovasi seperti pelayanan PBB keliling, aplikasi e-BPHTB dan SiPalin (aplikasi pendapatan online),” jelasnya.
Tak hanya langkah strategis pencegahan korupsi saja, Bupati Yuhronur mengajak para perangkatnya untuk selalu membangun budaya kerja yang agile dan berintegritas melalui manajemen sumberdaya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penataan tata laksana dan manajemen perubahan.
“Role model budaya kerja berintegritas menggunakan mindset agile squad. Apa saja midnsetnya yakni proses dilakukan untuk menciptakan hasil bukan penghambat, shared objectives dan kolaborasi lintas fungsi, squad didefinisikan oleh hasil bukan disiplin, hasil kerja yang akuntabel, changeable, adaptif, responsive dan cara kerja dalam unit-unit yang mandiri dan less hierarchical,” tutur Bupati Yuhronur.
Sementar itu, Kasatgas Direktorat III Koordinasi Supervisi KPK RI Edi Suryanto mempunyai sudut pandang yang sama dalam upaya menciptakan budaya anti korupsi di lingkungan birokrasi.
Menurutnya, Tidak hanya komitmen pimpinan namun didukung dengan sisitem tatakelola yang terintegrasi.”Kunci keberhasilan pencegahan korupsi di daerah tidak hanya membutuhkan komitmen pimpinan daerah saja, tapi juga integritas ASN, didukung dengan sistem tatakelola yang terintegrasi, pengawasan yang memadai, reward and punishment, serta partisipasi aktif publik dan steakholder salah satunya melalui KAD ini,” pungkasnya.
Dalam rangkaian acara memperingati Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2021 tersebut, selain menghadirkan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wakil Ketua Kadin Jatim MT Junaedy, dan Ketua KAD Jatim Reswanda T. Ade juga hadir menyampaikan materi.Aha/Yit.
