Bupati/Walikota Diharap Support Data Statistik Perikanan

Pemprov Jatim, Bhirawa
Pemprov Jatim melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jatim mengharapkan Bupati/Walikota lebih berupaya mendukung jajarannya agar menghasilkan dan memanfaatkan data statistik perikanan yang lengkap dan terupdate di wilayahnya masing-masing.
“Dukungan itu yang diberikan pada jajarannya itu bisa saja berupa materi atau dana, sehingga mereka bisa menghasilkan data statistik yang akan diberikan ke provinsi secara lengkap dan valid. Jika jajaran kab/kota terkait tak ada respon terutama dari Bupati/Walikota masing-masing, maka mereka akan kurang begitu semangat,” kata Kepala Diskanla Jatim, Heru Tjahyono.
Sebelumnya dikatakan, data statistik merupakan data yang dihimpun imunerator (petugas lapangan yang membantu tugas tim survei dalam kegiatan pengumpulan data, red)  mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, lalu ke provinsi, hingga ke pusat. “Data yang dihimpun bisa dijadikan sebagai dasar kebijakan, untuk itu data harus valid,” katanya.
Dalam proses menghimpun data, lanjutnya, memang ada beberapa kendala, terutama dari enumerator. Diantaranya, masih adanya sumberdaya manusia yang kurang memahami mekanisme pengambilan data, cara menginput data, dan mengolah data. Data itu dari kab/kota digabungkan ke provinsi, dan digabungkan lagi ditingkat pusat.
“Kendala  lainnya, aplikasi yang digunakan aplikasi yang masih baru dan jangkauan desa. Akhirnya molor dan September final  untuk statistik 2015. Seharusnya mei lalu, namun semua provinsi juga alami sedikit kendala,” ujarnya.
Sebelumnya, kegiatan statistik perikanan diselenggarakan di kantor Diskanla Jatim, dengan peserta dari 34 provinsi (kecuali Maluku, red) dan 22 UPT dari pusat (terdiri dari pelabuhan, red).
“Selanjutnya ada sharing antara data pelabuhan dengan data provinsi.  Namun, data pelabuhan juga tidak lebih tinggi daripada data provinsi. Saat ini sudah clear semua,” katanya.
Di Jatim khususnya, lanjutnya, juga ada kendala yang dialami dua kabupaten. “Jika ada kabupaten terkendala, maka akan mengganjal yang lain. Misalkan saja Sumenep. Mereka dengan aplikasi yang baru akan mengentry rumah tangga perikanan sekitar 16 ribu jiwa. Selain lama mengentry juga petugasnya baru. Akhirnya sempat menjadi lama,” paparnya.
Data statistik yang lengkap dan valid, katanya, akan menjadi dasar untuk memutuskan sebuah kebijakan. “Misalkan, program asuransi perikanan, maka akan diketahui total jumlah nelayan dan nantinya tinggal seleksi nelayan yang akan menerima asuransi,” katanya. [rac]