Buruh Di Jombang Tuntut Upah Naik, Pengusaha Keberatan

Demo buruh di depan Kantor DPRD Kabupaten Jombang, Rabu (24/11). n arif yulianto/bhirawa.

Jombang, Bhirawa
Buruh di Jombang kembali melakukan aksi demonstrasi menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang Tahun 2022 sebesar 10 persen. Menyikapi hal ini, kalangan pengusaha merasa keberatan.

Demo untuk meminta kenaikan UMK Jombang tahun 2022 kali ini dilakukan para buruh di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Rabu (24/11). Demo ini merupakan demo yang kesekian kali yang dilakukan oleh para buruh.

Setelah melakukan orasi, perwakilan buruh kemudian ditemui Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi bersama Wakil Ketua DPRD Jombang, Farid Alfarisi dan anggota DPRD Jombang, Dora Maharani.

Tampak pula, Penjabat Sekdakab Jombang, Senen, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang, Priadi, Wakil Ketua Apindo Jombang, Joko Herwanto, dan petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jombang.

“Demo ini dalam rangka UMK. Upah Minimum Kabupaten Jombang yang sampai hari ini belum ada titik temu kenaikannya. Kita menyampaikannya beberapa kali, tapi alasan dari Pemerintah Kabupaten Jombang adalah mereka tetap menetapkan UMK berdasarkan BPS,” kata salah seorang buruh, Hadi Purnomo.

Hadi Purnomo menegaskan, para buruh akan melakukan demo lanjutan jika tuntutan mereka belum dipenuhi.

Buruh lainnya, Lutfi Mulyono usai pertemuan mengungkapkan bahwa, segala sesuatunya sudah disampaikan pada pertemuan.

“Bahkan mekanisme-mekanisme yang dilakukan Depeprov sudah kita sampaikan. Bahwa sama sebenarnya, Apindo berdalih bahwa dia tidak ada kenaikan UMK. Di provinsi juga begitu, Apindonya juga tidak mengusulkan, tapi kan Gubernur mengambil sikap naik 1,22 persen. Lha kenapa Bupati di Jombang tidak bisa seperti itu, kalau UMP memang kewenangannya Gubernur, tapi kalau UMK, ini kewenangan Bupati untuk menentukan rekom ke Gubernur,” papar Lutfi Mulyono.

Sementara itu kalangan pengusaha di Jombang merasa keberatan dengan tuntutan buruh yang meminta kenaikan UMK Jombang sebesar 10 persen.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jombang, Joko Herwanto mengatakan, pihaknya menghormati mekanisme yang sudah ada, yakni peraturan pemerintah yang mengatur proses penghitungan atau penyesuaian UMK tahun 2022.

“Dan kita sudah melaksanakan sidang DPKab, di mana semua unsur terlbat. Ada perwakilan dari buruh, dari pengusaha, maupun unsur pemerintah dan akademisi,” kata Joko Herwanto.

Ia menambahkan, pada saat sidang pleno, terjadi dinamika adanya perbedaan-perbedaan aspirasi, baik itu aspirasi dari pengusaha maupun aspirasi dari buruh.

“Pada ujungnya, ketika keputusan sudah diambil, dan mekanisme yang ditempuh adalah mekanisme voting, itupun atas usulan perwakilan dari buruh. Pada akhirnya diputuskan bahwa, berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, UMK Jombang masih tetap tidak ada kenaikan. Dengan dasar, UMK Jombang sudah berada di batas atas upah minimum yang ditetapkan dari PP Nomor 36 Tahun 2021,” beber Joko Herwanto.

Dikatakannya, semua pihak yang terlibat dalam Dewan pengupahan Kabupaten Jombang, termasuk dari serikat buruh juga telah menandatangani berita acara.

Disinggung lebih lanjut ketika UMK Jombang 2022 naik, apakah ada potensi perusahaan-perusahaan di Jombang akan mengalami kolap atau seperti apa, Joko Hernanto kemudian menjelaskan, hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021.

“Sementara kita berharap, semua ada landasan hukumnya, ada aturannya. Yang kedua, hari ini dengan UMK yang Rp. 2.654.000 ini kita semua tahu, sudah berat. Apalagi kalau dipaksa naik, semakin berat,” tandasnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang, Priadi mengatakan, pada dasarnya pihaknya memahami dinamika yang ada di para buruh.

“Tetapi karena kita ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, khususnya Pasal 34 ayat 6, yang menyatakan bahwa jika UMK tahun berjalan itu sudah di atas batas atas, maka Bupati merekomendasikan kepada Gubernur, sama dengan UMK tahun berjalan,” pungkas Priadi.(rif)

Tags: