Buruh Tagih Janji Perda Perlindungan Ketanagakerjaan

DPRD Jatim,Bhirawa
Meski peringatan hari buruh kurang satu bulan lagi, namun buruh di Jawa Timur mengancam mengerahkan puluhan ribu massa untuk melakukan aksi demo di Gedung Negara Grahadi dan DPRD Jawa Timur.
Aksi tersebut akan mereka lakukan, untuk menagih janji Pemprov Jatim dan wakil rakyat di DPRD Jawa Timur yang belum juga mempersiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jawa Timur, Jamalludin menegaskan, saat ini ada janji politik  Gubernur Soekarwo dan DPRD Jatim untuk menuntaskan perlindungan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEA).
“Namun, hingga saat ini kabar perda tersebut juga tidak jelas,” kata Jamalludin kecewa, Minggu (3/4)
Aktivis buruh ini, mengatakan perda ketenaga kerjaan adalah janji politik saat peringatan Maydey tahun 2015 lalu. “Tetapi diingkari dan tidak terealisasi hingga MEA berlaku, ternyata pembahasan perda tidak ada kejelasan,” tandas dia.
Dikatakannya, sampai saat ini, Komisi E DPRD Jatim sebagai pembahas Rancangan Peratran Daerah (Raperda) tidak berbuat banyak mengawal usulan raperda eksekutif tersebut. Bahkan, kabar yang muncul draf raperda yang diusulkan Pemprov Jatim beberapa kali dikembalikan Komisi E DPRD Jatim.
Pengembalian draf, tanpa melakukan pembahasan dipastikan hak buruh untuk mendapat perlindungan melalui produk hukum daerah bakal tidak tercapai,
“Kami (buruh) kembali mengusung perda perlindungan Ketenagakerjaan peringatan Mayday 2016 mendatang. Buruh kembali menggugat janji politik Pemprov Jatim dan DPRD Jatim,” tandas dia.
Terpisah Gubernur Soekarwo mengatakan, Pemprov Jatim sudah menyampaikan usulan draf ke DPRD Jatim. Namun, dirinya tidak bisa berbuat banyak, karena saat ini proses pembahasan diwilayah legislatif.
“Saya mendorong untuk  yakin, tetapi kepastian kan bukan pada kita (Pemprov Jatim.red),” terang Soekarwo.
Orang pertama di Jawa Timur ini, mengaku sempat mempertanyakan di Komisi E DPRD Jatim terkait perkembangan Raperda tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. “Tadi ada pak Benyamin (anggota Komisi E dari Fraksi Gerindra.red) dan mengatakan dalam proses pembahasan di DPRD Jatim,” kata Soekarwo. [cty]