Ketua KPU Sumenep, A Warits (baju putih) dan Komisioner KPU, Ach Zubaidi (kiri)
Sumenep, Bhirawa
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep telah membuka penyerahan syarat dukungan calon perseorangan (independen) pemilihan bupati dan wakil bupati mulai tanggal 11 hingga 15 Juni 2015. Namun, hingga hari terahir penyerahan syarat dukungan, tidak ada satu pun bakal calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungannya ke KPU.
Ketua KPU Sumenep, A Warits mengatakan, sejak dibuka penyerahan syarat dukungan calon perseorangan berupa foto copy KTP (kartu tanda penduduk) sebanyak 6,5 persen atau sekitar 72.468 dari total penduduk Sumenep yang mencapai sebanyak 1.114.882 jiwa hingga hari terahir (kemarin, red) belum ada bakal calon independen yang menyerahkan syarat dukungannya.
Padahal KPU telah stand by di kantornya setiap hari guna menunggu bakal calon independen tersebut. “Sampai hari terahir belum ada bakal calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungannya ke kami,” kata A Warits di kantornya, jalan Asta Tinggi, Kebunagung Sumenep, Senin (15/6).
Warits memastikan, tidak adanya bakal calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungannya bukan karena minimnya sosialisasi, sebab KPU mengklaim sudah mensosialisasikan melalui media dan tokoh masyarakat yang dianggap bisa menyampaikan kepada masyarakat terkait peluang calon perseorangan itu. “Kami sudah melakukan sosialisasi melalui media dan kami juga telah mendatangi sejumlah tokoh masyarakat terkait peluang calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun ini,” ungkapnya.
Ia memaparkan, KPU juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp320 juta lebih untuk melakukan verifikasi terhadap syarat dukungan yang diserahkan calon perseorangan berupa foto copy KTP (kartu tanda penduduk) sebanyak 6,5 persen atau sekitar 72.468 dari total penduduk Sumenep yang mencapai sebanyak 1.114.882 jiwa.itu.
“Alokasi anggaran sebesar Rp320 juta lebih itu dianggarkan untuk 5 calon independen. Jika tidak ada calon perseorangan pasti anggaran itu tidak digunakan dan kami masih belum membicarakan apakah dana itu dikembalikan ke kas daerah atau mau digunakan untuk kegiatan lain,” ucapnya.
Penduduk Sumenep mencapai 1.114.882 jiwa, jadi bakal calon perseorangan harus bisa menyerahkan syarat dukungannya ke KPU berupa foto copy KTP (kartu tanda penduduk) sebanyak 6,5 persen atau sekitar 72.468 lembar dukungan. “Dukungan itu harus tersebar minimal di 50 persen dari jumlah kecamatan di Sumenep yakni 14 kecamatan dari 27 kecamatan yang ada,” pungkasnya.
Awasi Data Dukungan
Sementara itu, Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Kediri siap mengawasi data dukungan calon Bupati dari jalur Indepndent atau jalur perseorangan . Dengan melantik sebanyak 78 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) mereka akan langsung bekerja untuk mengawasi dan mengecek data dukungan itu.
Ketua Panwaskab Kediri Muji Harjita mengatakan, setelah Panwascam dilantik pihaknya langsung mengintruksikan agar terjun ke desa-desa untuk mengecek dan mengawasi data pendukung calon perseorangan. “Kebetulan pelantikan ini bersamaan dengan tahapan penyerahan data pendukung calon dari jalur independent, sehingga usai dilantik mereka harus langsung bekerja” kata Muji Harjita usai pelantikan.
Dijelaskan, jika data pendukung dari calon perseorangan itu tidak sesuai dengan fakta dilapangan pihaknya akan segera menindak lanjuti persoalan tersebut ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). “Dari data KPUD kita akan menanyai pendukung calon independent tersebut ke yang bersangkutan, jika dia tidak menyatakan mendukung ya kita akan tindak lanjuti,” terangnya.
Sementara terkait dengan beberapa laporran permasalahan dalam beberapa tahapan Pilkada Kabupaten Kediri Muji menyatakan ada dua laporan yang masuk, namun sudah dapat diselesaikan dan untuk tahapan pencalonan ini belum ada. “Laporan yang masuk ke panwaskab pada tahapan kemarin sudah selesai semua dan tahapan pencalonan belum ada,” tandas Muji H yang juga mantan Wartawan senior ini. [sul,van]
