Cagub Diusung PDIP Belum Diinstruksikan Dukung Jokowi di Pilpres 2019

DPD PDIP Jatim, Bhirawa
Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) yang diusung  PDI Perjuangan belum diinstruksikan untuk mendukung Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Mereka hanya wajib mendukung pemerintahan Jokowi-JK sampai masa jabatannya selesai.
“Kalau mendukung Jokowi-JK sampai masa jabatannya selesai kita diwajibkan. Kalau di Pilpres 2019 memang belum ada instruksi,” kata Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari, Rabu (27/9).
Dia menjelaskan, Capres PDIP baru ditentukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 2019 mendatang. Kandidat cagub maupun cawagub terpilih, wajib melaksanakan hasil Rakernas mendatang, termasuk capres yang akan diusung PDIP. “Rakernas baru digelar pada tahun depan,” tambahnya.
Sekadar diketahui, beberapa parpol pendukung pemerintah mewajibkan cagub dan cawagubnya mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Di antaranya adalah NasDem dan Partai Golkar, yang sudah mendeklarasikan dukungan ke Jokowi.
Bahkan, kedua partai tersebut ditambah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Hanura akan mengusung Mensos RI Khofifah Indar Parawansa dalam Pilgub Jatim 2018,  dengan catatan dalam Pilpres 2019 partai-partai itu mengusung Jokowi. Ini berbeda dengan Partai Demokrat, yang kabarnya ingin mengusung Khofifah dalam Pilgub Jatim, namun dalam Pilpres 2019 bukan otomatis mengusung Jokowi.
Sementara itu, Partai Gerindra Jatim, PKS dan PAN berencana melakukan koalisi dengan mengusung calon lain yang hingga saat ini belum jelas. Kepastian ini didapat setelah Bendahara DPD PAN Jatim Agus Maimun mengakui ada rencana tiga partai ini menggelar nonton bareng G30S PKI yang digelar di JX International. ”Memang kami (PAN), PKS dan Gerindra akan menggelar nobar. Tapi hal itu jangan diartikan dulu sebagai koalisi lho,”lanjut Agus yang juga anggota Komisi B DPRD Jatim ini. [cty]