H Abdul Muhaimin Iskandar
Surabaya, Bhirawa
Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa istilah Matahari Kembar antara Dewan Syuro dengan Dewan Tanfidz sudah tidak ada lagi karena muktamar di Surabaya menegaskan sistem kolektivitas diadopsi dalam AD/ART PKB yang baru. Artinya, semua keputusan partai diambil secara kolektif antara syuro dan tanfidz sehingga perdebatan proses pengambilan keputusan satu forum yang disebut rapat gabungan. Selain itu tak boleh lagi ada keputusan syuro sendiri dan tanfidz sendiri.
“Kalau ada keputusan Dewan Syuro yang berbeda maka harus dibawa ke rapat gabungan. Begitu juga jika ada keputusan Dewan Tanfidz yang berbeda maka harus dibawa ke rapat gabungan,” tegas Muhaimin Iskandar di sela-sela jamuan makan siang bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (1/9) siang.
Sedangkan penerapannya, lanjut Cak Imin panggilan akrab Muhaimin berlaku di semua tingkatan agar tidak ada keputusan partai yang bersifat parsial. Misalnya, tanfidz boleh saja rapat sendiri tapi kalau jadi keputusan maka harus dibawa ke rapat gabungan.
Ia juga membantah sistem kolektivitas kurang menghormati status Ketua Dewan Syuro yang notabene seorang kiai atau ulama, sehingga suaranya tak ada bedanya dengan anggota biasa? “Justru dengan sistem kolektivitas ini kiai bisa mendapatkan informasi secara komprehensif.
Kalau kiai mengambil sikap sendiri tanpa informasi komprehensif (gabungan), tentu informasinya parsial sehingga bisa ditipu orang lain atau kader yang tidak baik,” dalih Muhaimin Iskandar.
Dicontohkan Cak Imin, jika Dewan Syuro menginginkan untuk merekomendasi seseorang berinisial A maju dalam Pemilukada, sementara Tanfidz justru merekomendasi seseorang berinisial B, maka mereka berdua harus sama-sama melakukan penyelidikan lalu dibuatkan matrix supaya tidak ada yang memanfaatkan kelemahan data dari Dewan Syuro maupun Dewan Tanfidz.
Sebelumnya, penegasan itu juga disampaikan Cak Imin ketika menjawab interupsi dari Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jatim KH Abdussalam Mujib saat interupsi sidang pleno tentang AD/ART dalam Muktamar PKB. Saat itu dia berharap kewenangan Dewan Syuro dikembalikan seperti AD/ART hasil
Muktamar II di Semarang, agar Dewan Syuro tak hanya menjadi mesin stempel saja. “Keputusan kolektif itu sudah ditetapkan dalam Muktamar Ancol, jadi jangan melihat ke belakang lagi atau mau dimainkan oleh kelompok lain yang tak ingin PKB solid dan besar,” tegasnya.
Disinggung soal pembentukan kepengurusan DPP PKB hasil Muktamar di Surabaya, Cak Imin mengaku menunggu masukan dari semua kalangan (pihak) terkait siapa-siapa saja yang akan dijadikan pengurus supaya solid dan mau bekerja karena PKB harus cepat jalan sebab tantangan ke depan itu lebih berat. “Maksimal dua minggu, tapi mudah-mudahan 10 hari sudah selesai. Nama sudah numpuk segunung dari berbagai daerah banyak yang minta,” tambahnya.
Begitu juga soal kriteria Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB, menurut Cak Imin harus orang yang memiliki konsentrasi penuh untuk partai. “Harapan saya tentu tak punya konsentrasi lain selain sebagai sekjen. Kandidatnya banyak tapi saya masih cek satu per satu supaya ada komitmen 24 jam untuk sekjen,” cetusnya.
Apresiasi Gubernur
Masih di tempat yang sama, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum mengapresiasi pelaksanaan Muktamar PKB yang berlangsung pada 31 Agustus – 1 September 2014 di The Empire Palace Surabaya yang menjalankan proses demokrasi dengan baik dan dilandasi musyawarah mufakat. Hal itu sejalan dengan kultur masyarakat Jatim yang menjunjung tinggi budaya musyawarah mufakat serta menghindari budaya tanding. “Ini sangat bagus, politik diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Ini produk demokrasi yang bagus, karena itu saya memberikan apresiasi kepada Muktamar PKB karena berhasil menerapkan dan mengaplikasikan musyawarah mufakat. Harapan saya, PKB bahu membahu dengan Pemprov Jatim untuk menyejahterakan masyarakat,” terangnya.
Senada dengan Pakde Karwo panggilan akrab Soekarwo, Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mengatakan bahwa hasil Muktamar PKB cukup demokratis. Meski Muhaimin Iskandar menjadi calon tunggal Ketua Umum
Dewan Tanfidz dan KH Abdul Aziz Mansyur menjadi Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB dalam muktamar tersebut, namun prosesnya tetap berjalan demokratis, damai, dan bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat.
“Aklamasi juga termasuk demokrasi, jadi ketika tidak ada calon lain, mengapa harus dipaksakan? Ini bagian dari demokrasi, PKB berhasil membuat proses pemilihan yang sederhana, cepat dan hasil muktamar ini akan memacu PKB untuk lebih cepat bekerja,” katanya.
Gus Ipul, sapaan akrabnya menambahkan, apapun hasil Muktamar PKB tetap harus disyukuri. “PKB jadi salah satu partai harapan masyarakat di masa depan dan punya mandat yang besar dari rakyat. Oleh sebab itu, mari bekerjasama dengan Pemprov Jatim untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Untuk diketahui KH Azis Mansyur dan Muhaimin Iskandar kembali memimpin PKB sebagai Ketua Dewan Syuro dan Ketua Dewan Tanfidz setelah ditetapkan secara aklamasi dalam Muktamar III PKB di Surabaya, Senin dini hari.
Peserta muktamar yang terdiri atas 33 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB, 505 Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan 10 DPC perwakilan luar negeri tak satu pun yang menyanggah keputusan aklamasi itu.
Terpilihnya kembali KH Azis dan Muhaimin sebagai pemimpin PKB hingga lima tahun ke depan sudah diprediksi banyak pihak sebelumnya. Apalagi menjelang hingga pelaksanaan muktamar tak satu pun tokoh partai, selain keduanya, yang tampil sebagai kandidat. [cty, iib]
