Para calon legislatif (caleg) di daerah sebaiknya berhati-hati mengusung isu mengenai calon presiden (Capres) dalam kampanye politik untuk Pemilu 2019. Dalam sistem pemilihan serentak saat ini, para caleg dari partai politik akan lebih berhati-hati mengangkat isu capres dalam kampanye karena bisa menjadi bumerang. Keterikatan antara pemilih dan figur capres tertentu menjadi salah satu variabel utama yang menentukan pilihan politik masyarakat.
Karena itu, kontestasi politik tingkat nasional yang melibatkan para figur capres maupun cawapres tertentu akan berpengaruh terhadap preferensi di tingkat lokal termasuk masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menentukan pilihan politiknya.
Dalam kondisi seperti ini, para caleg yang bertarung di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat akan berpikir kembali dan lebih berhati-hati untuk mengangkat isu-isu tentang figur capres tertentu dalam kampanye politiknya.
Kalau isu ini linear maka tidak ada persoalan. Namun kalau ada kontradiksi antara figur capres dengan preferensi pemilih maka akan menjadi persoalan dalam menarik simpati pemilih.
Pada kondisi ini para caleg maupun partai politik pendukung akan menerapkan perilaku rasional dalam berkampanye dengan mempertimbangkan untung dan rugi secara politik.
Saya kira kondisinya akan seperti ini karena di sisi lain caleg juga memiliki kepentingan individu untuk meraup banyak dukungan pemilih.
Partai politik akan bekerja lebih keras karena berhadapan dengan masyarakat pemilih yang tidak homogen yang memiliki preferensi dan ketertarikan yang beragam. Karena itu ketika isu-isu tentang capres dinilai tidak menguntungkan maka akan diminimalisir atau bahkan ditiadakan dalam kampanye caleg, begitu juga sebaliknya.
Dr Laurensius Sayrani MPA
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Undana Kupang
