Catur Hermono
Tulungagung, Bhirawa
Rencananya calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap pertama Pemkab Tulungagung akan menjalani tes di SMA/SMK setempat akhir pekan ini. Yakni Sabtu (23/2) dan Minggu (24/2).
Demikian diungkapkan Kabid Pembinaan dan Pengadaan ASN Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tulungagung, Catur Hermono SH, pada Bhirawa, Rabu (20/2). “Sesuai rencana untuk tes PPPK pada tanggal 23 dan 24 Februari ini. Tempatnya di Tulungagung,” ujarnya.
Catur Hermono belum bisa memastikan di Tulungagung dimana tepatnya tes PPPK akan berlangsung. Ia hanya menyatakan hampir bisa dipastikan lokasinya di SMA atau SMK.
“Kami masih menunggu pemberitahuan dari Cabang Dinas Pendidikan Jatim wilayah Tulungagung. Kemungkinannnya di salah satu SMA atau SMK,” tuturnya.
Ketika ditanya berapa jumlah tenaga kontak dan honorer K2 yang telah mendaftar PPPK, Catur Hermono membeberkan sesuai data yang didapatnya di Kemenpan RB sejumlah 110 pendaftar. Padahal sesuai kuota dari Kemenpan RB jumlah pengadaan PPPK tahap pertama untuk Kabupaten Tulungagung sejumlah 113 orang.
“Kami belum tahu dari 113 tenaga kontrak dan honorer K2 di Tulungagung, siapa yang tidak mendaftar. Saat ini kami sedang melakukan verifikasi aplikasi dulu sebelum dilakukan tes,” katanya.
Sementara itu, menindaklanjuti pembukaan pendaftaran PPPK, Pimpinan DPRD Tulungagung dan anggota Komisi A DPRD Tulungagung beserta perwakilan OPD (orgainsiasi perangkat daerah) terkait lingkup Pemkab Tulungagung, Selasa (19/2) lalu, melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB di Jakarta. Mereka mendampingi Plt Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM, terkait pengadaan PPPK, utamanya yang menyangkut masalah penganggaran.
Menurut Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Drs H Mashud, pada dasarnya DPRD Tulungagung menyetujui pengadaan PPPK yang berasal dari tenaga kontrak dan honorer K2. “Jelas kami dari DPRD menyetujuinya,” ujarnya.
Mengenai anggaran untuk PPPK, Mashud menandaskan jika belum masuk dalam anggaran (APBD Tulungagung) maka perlu konsultasi antara Pemkab Tulungagung dan DPRD Tulungagung dan bisa dilaksanakan pada periode berikutnya sekitar bulan Juni dan bulan Juli 2019.
Diberitakan sebelumnya, 113 tenaga kontrak dan honorer K2 yang bekerja di lingkup Pemkab Tulungagung mendatangi Kantor DPRD setempat, Kamis (14/2). Mereka meminta DPRD Tulungagung untuk menyetujui penyediaan anggaran bagi PPPK.
Namun sayang kedatangan para tenaga kontrak bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan guru honorer K2 tersebut tidak dapat ditemui oleh pimpinan DPRD Tulungagung. Masalahnya, semua pimpinan dan komisi di DPRD Tulungagung saat itu sedang melakukan penyusunan naskah akademik (NA) rancangan peraturan daerah di luar kota Tulungagung. [wed]
