Bupati Syahri Mulyo dan Supriyono berjabat tangan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung, Senin (28/8).
Tulungagung, Bhirawa
Suhu politik di Tulungagung jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 mulai memanas. Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, bahkan sampai memperingatkan agar para camat setempat untuk tidak bermain politik praktis jelang Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung tahun depan.
“Sebagai ASN seharusnya menjaga netralitas dalam dinamika demokrasi yang sedang berlangsung saat ini,” tandasnya.
Pernyataan Supriyono ini dilontarkan saat berlangsungnya Rapat Paripurna DPRD Tulungagung yang beragenda Penyerahan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 di Kantor DPRD Tulungagung, Senin (28/8).
Hadir dalam rapat paripurna ini, Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE Msi dan Wabup Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM.
Menurut Supriyono, sudah ada laporan yang masuk ke DPRD Tulungagung mengenai kabar intervensi camat pada kepala desa terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Karenanya ia meminta Inspektorat Kabupaten Tulungagung untuk melakukan tindakan tegas.
Selain camat, Supriyono juga memperingatkan Kepala OPD di lingkup Pemkab Tulungagung untuk juga tidak berpolitik praktis jelang Pilkada Serentak 2018.
“Kami tunggu progres dari Inspektorat dalam seminggu. Langkah apa yang akan dilakukan pada para camat,” papar Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung ini.
Bupati Syahri Mulyo ketika dikonfirmasi Bhirawa terkait pernyataan Supriyono seusai rapat paripurna menyatakan bakal segera menguiimpulkan para camat.
“Nanti kita akan kumpulkan para camat agar mereka bekerja profesional,” ujarnya.
Namun demikian, menurut Bupati Syahri, peringatan dari Ketua DPRD Tulungagung tersebut baru sebatas pernyataan lisan. Bukan tertulis. “Itu kan konteksnya tambahan di rapat paripurna, kalau kemudian tidak ada surat resmi, ini kan kinerja pemerintahan. Kalau hanya mungkin omongan, no commet,” paparnya.
Sedang Kepala Inspektorat Kabupaten Tulungagung, Drs Ec Harianto Msi, menyatakan akan segera melakukan klarifikasi pada Supriyono terkait kabar yang melibatkan para camat.
“Selama ini belum ada laporan yang masuk pada kami. Karena itu akan kami tanyakan dan klarifikasi terkait laporan yang sudah masuk ke dewan pada Ketua DPRD,” katanya.
Informasi yang diperoleh Bhirawa menyebutkan saat ini pejabat kepala desa menjadi primadona para bakal calon bupati (bacabup) yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2018 untuk dilobi dan didekati. Mereka diyakini dapat mempengaruhi warganya dalam memilih calon bupati pada pelaksanaan pencoblosan nanti . (wed)
