Eri Cahyadi
Eri Cahyadi
Di tengah pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggebrak dengan menjadikan Maret 2022 sebagai bulan padat karya. Tujuannya untuk menggerakkan kembali roda perekonomian Kota Pahlawan, yang selama pandemi Covid-19 mengalami penurunan yang sangat signifikan.
“Saya memiliki tekad untuk bisa menggerakkan ekonomi Surabaya kembali, yang sempat lesu akibat pandemi. Tentunya tekad saya itu tidak bisa saya gerakkan sendirian. Saya membutuhkan gotong royong untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi Surabaya,” ujar Wali Kota Eri.
Menurut dia, berbagai langkah telah disiapkan untuk menggerakkan roda Surabaya itu. Caranya dengan mencanangkan Maret sebagai bulan padat karya. Maksudnya, kegiatan ekonomi yang dijalankan harus mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal.
Dia menjelaskan, salah satu sektor yang bakal digerakkan dan diyakini bakal mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar itu, adalah pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Untuk itu, nantinya akan banyak intervensi yang diberikan Pemkot Surabaya untuk UMKM.
“UMKM selama ini telah menjadi denyut nadi perekonomian Indonesia, termasuk Surabaya. Akan ada banyak program bantuan yang akan kami berikan ke UMKM nantinya, seperti bantuan pelatihan manajemen,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Contoh UMKM yang sudah dikembangkan saat ini, jelas Wali Kota Eri, adalah memaksimalkan potensi wisata yang ada di perkampungan. Seperti Kampung Wisata Kue di Jalan Rungkut Lor, Gang II, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya.
Di Surabaya, lanjut Wali Kota Eri, ada banyak UMKM yang tersebar di sudut-sudut kota. Mereka ada yang sudah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk penjualannya, dan ada pula yang masih berkonsep konvensional seperti PKL (pedagang kaki lima).
Untuk yang PKL, Wali Kota Eri berjanji tidak akan melakukan penggusuran tanpa ada solusi. Sebab akibat pandemi Covid-19, perekonomian sedang menurun drastis dan menjadikan pendapatan PKL-PKL ikut menurun. Olah karena itu, pihaknya akan menghindari penertiban yang tanpa ada solusi.
“Saya tidak akan asal gusur. Sebelumnya pasti akan saya carikan solusi seperti tempat berjualan yang representatif agar PKL ini bisa berjualan dan bergerak ekonominya. Tapi setelah diberi tempat berdagang yang representatif, aturan-aturannya harus dipatuhi,” ungkapnya.
Aturan-aturan itu, lanjutnya, seperti mematuhi waktu jualan yang sudah ditentukan, tidak keluar lagi jualan di jalan setelah diberikan tempat yanga representatif. “PKL ini adalah bagian perekonomian Surabaya. Makanya harus juga diberikan perhatian. Akan kami tata dengan baik agar dagangan mereka menjadi lebih laku,” pungkasnya. [iib]
