Konsultan IDI Kota Blitar Zainal Abidin Achmad, S.Sos, Msi (paling kanan) saat melakukan verifikasi dan validasi data.
(Angka Indeks Demokrasi di Atas Provinsi dan Nasional)
Kota Blitar, Bhirawa
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar 2018 mencapai angka 80,34 dalam skala 0 sampai 100. Angka IDI Kota Blitar tahun 2018 (80,34) berada diatas IDI Provinsi Jawa Timur (72,86) dan IDI Nasional (72,39). Demikian juga pada tahun 2017, angka IDI Kota Blitar berada di atas IDI Provinsi Jawa Timur (70,92) dan IDI Nasional (72,11).
Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka IDI Kota Blitar 2017 yang sebesar 78,64. Capaian kinerja demokrasi Kota Blitar tahun 2018 berada pada kategori “baik”. Meningkat dibandingkan tahun 2017 yang berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).Demikian disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Drs Hakim Sisworo Msi saat merilis hasil pengukuran IDI Kota Blitar kemarin.
Menurut Hakim perubahan angka IDI Kota Blitar dari 2017-2018 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang tetap memiliki skor sempurna (dari 100,00 menjadi tetap 100,00), (2) Hak-Hak Politik yang turun 1,99 poin (dari 70,44 menjadi 68,45), dan (3) Lembaga- lembaga Demokrasi yang naik 9,69 poin (dari 64,80 menjadi 74,49). Lebih lanjut menurut Hakim, penghitungan IDI Kota Blitar dari tahun 2017 hingga 2018 merupakan hasil bersama dari seluruh unsur yang mendapatkan penilaian.
“IDI Kota Blitar merupakan skoring Indeks Demokrasi Indonesia yang pertama kali dilakukan oleh sebuah daerah tingkat II di Indonesia, karena belum ada yang melakukan,” jelas Hakim lagi.
Hasil tersebut jelas Hakim menunjukkan Kota Blitar utilisasi Indeks Demokrasi Indonesia tidak hanya bermanfaat di tingkat provinsi, melainkan bermanfaat juga bagi kota dan kabupaten di Indonesia.
“IDI menjadi potret atas kondisi demokrasi di Kota Blitar pada tahun penilaian dan menjadi panduan bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan politik dan demokrasi pada tahun berikutnya,” jelasnya lagi.
Konsultan IDI Kota Blitar Zainal Abidin Achmad, S.Sos, Msi menambahkan kenaikan angka IDI Kota Blitar adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Kota Blitar. Akademisi dari Kampus UPN Surabaya ini mengungkapkan IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi.
“IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi,” jelas dosen yang juga pengurus Ikatan Alumni Lemhannas Jatim ini. (why.htn)
