Cawabup Dwi Astutik Janji Perjuangan Kesejahteraan Guru Honorer

Dwi Astutik saat menerima kunjungan para guru honorer Sidoarjo. [achmad suprayogi/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Puluhan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) Sidoarjo datang ke Posko Pemenangan Kelana-Dwi Astutik di Pondok Mutiara. Mereka menyampaikan keluh kesahnya terkait kepastian statusnya sebagai tenaga pendidik kepada Cawabup Dwi Astutik.

Cawabup yang juga Dewan Pendidikan Jawa Timur ini, saat menerima para guru honorer, menyampaikan program penguatan pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik khususnya guru honorer menjadi perhatian Paslon Kelana-Dwi Astutik apabila memimpin Sidoarjo kelak.

Peran dia sebagai Dewan Pendidikan Jawa Timur juga akan dimaksimalkan untuk menunjang kesejahteraan para guru honorer Sidoarjo. Karena kiprah Cawabup nomor 3 di dunia pendidikan sudah tidak diragukan lagi.

“Kita tahu kondisi Guru Honorer ini masih belum sepenuhnya diperhatikan dengan baik, masih banyak guru honorer yang khawatir akan masa depannya. Saya bersama Pak Kelana akan mengikhtiarkan kesejahteraan guru di Kabupaten Sidoarjo ini,” ujar Dwi Astutik saat menerima kunjungan para guru honorer, Sabtu(24/10).

Selaras dengan program penguatan pendidikan dan kesejahteran tenaga pendidik yang digagas Paslon Kelana-Dwi Astutik, Teguh Supriyanto yang juga tergabung dalam GTKHNK Sidoarjo mendukung program tersebut. Menurutnya kepastian status adalah hal yang sangat penting untuk kesejahteraan guru honorer.

“Kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) masih kurang perhatian dari pemerintah. Keringat kami bekerja dihargai Rp 35 ribu- rp 70 ribu per jam berbeda-beda tiap sekolah. Itu berarti dalam satu bulan kami para guru honorer hanya menerima sekitar Rp 2 juta.

“Tentu hal tersebut jauh dari kata layak. Kami berharap kepada Paslon Kelana-Dwi Astutik apabila diamanati ke Pendopo bisa memperjuangkan nasib dan kepastian kami para Guru Honorer di Sidoarjo,” ujar Teguh

Ia menambahkan pentingnya kepastian status bagi guru Honorer. Karena usia 35 tahun ke atas, sudah sangat kecil kemungkinan bahkan tidak ada peluang bagi guru honorer yang ingin atau diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Dari segi psikologis, akan berpengaruh pada saat memberikan pembelajaran kepada murid. Kepastian status juga membuat rasa khawatir akan masa depan guru honorer. Maka dari itu saya berharap nasipnya diperjuangakan oleh Kelana- Dwi Astutik,” pungkas Teguh. [ach]

Tags: