Cegah Pelanggaran, Petugas Tambah Papan Tarif Parkir dan Bina Jukir

Upaya penegakan aturan tarif parkir di Kota Madiun terus dilakukan. Petugas gabungan diturun untuk memberikan pembinaan kepada juru parkir. Petugas Dishub bersama Satpol PP, kepolisian, hingga polisi militer turun untuk memberikan sosialisasi kepada juru parkir. [sudarno/bhirawa]

Kota Madiun, Bhirawa.
Dalam rangka upaya penegakan aturan tarif parkir di Kota Madiun terus dilakukan. Petugas gabungan kembali turun untuk memberikan pembinaan kepada juru parkir (jukir). Tak hanya itu, petugas juga memasang papan tarif parkir di lokasi-lokasi parkir.

”Petugas kami bersama Satpol PP, kepolisian, hingga polisi militer turun untuk memberikan sosialisasi kepada juru parkir. Harapan kami sudah tidak ada lagi juru parkir yang tak menaati aturan dalam hal ini tarif sesuai perda,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun, Harum Kusumawati, Kamis (3/12).

Sosialisasi dilakukan menyeluruh. Juru parkir didatangi langsung untuk dilakukan pembinaan. Pun, sanksi disiapkan bagi yang kedapatan melanggar. Salah satunya skorsing dari pihak pengelola. Seperti diketahui parkir tepi jalan memang dikelola pihak ketiga.

Yakni, PT Jatimongal. Rekanan tersebut juga sudah diberikan peringatan. Harum menyebut pihak rekanan siap memberikan skorsing bagi jukirnya yang membandel. ”Karena ini dikelola pihak ketiga, terkait teknis sanksinya menjadi urusan intern mereka. Yang jelas pihak Pemkot dalam hal ini Dishub sudah memberikan peringatan,” tegas Harum. Kusumawati meyakinkan.

Harum menambahkan papan pengumuman terkait tarif parkir sesuai perda juga dipasang disejumlah titik. Hal itu diharap semakin meminimalkan kecurangan juru parkir. Masyarakat yang merasa dirugikan bisa langsung menunjuk besaran tarif sesuai papan pengumunan yang dipasang.

Tarif parkir, kata Harum, diatur dalam Perda nomor Kota Madiun nomor 22 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan parkir di jalan umum. Perda tersebut merupakan perubahan dari perda sebelumnya dan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2018 silam.

Besaran tarif parkir untuk bus besar dan truk gandeng serta kendaraan sejenis sebesar Rp 8 ribu, kendaraan bus sedang, truk, dan kendaraan sejenis sebesar Rp 4 ribu, mobil ukuran sedan, pikap, dan kendaraan sejenis sebesar Rp 2 ribu, tarif parkir kendaraan roda tiga sebesar Rp 1.500, sedang untuk sepeda motor Rp 1.000 dan sepeda Rp 500. ”Prinsipnya sesuai arahan bapak wali kota, penarikan tarif parkir harus sesuai aturan dalam hal ini Perda nomor 22 tahun 2017. Kalau ada yang melanggar, siap-siap kena sanksi,” pungkasnya.

Diberitakan Harian Bhirawa edisi Selasa (1/12) tarikan uang parkir di Kota Madiun dikeluhkan, naik 100 – 200 prosen diatas Perda, Wali Kota Madiun, Maidi menegaskan, juru parkir tidak boleh meminta tarif parkir di atas perda yang telah ditentukan Pemkot Madiun.

Wali Kota akan menerjunkan petugas yang menyamar ke depan. Jukir yang kedapatan membandel siap-siap berurusan dengan petugas. ”Kalau parkir ya parkir saja, harus sesuai aturan. Jangan menaikkan tarif. Warga tidak boleh dirugikan. Akan ada petugas yang keliling. Kalau ada yang masih nakal, saya akan ambil langkah hukum,” tegasnya.

Dikatakan oleh Wali Kota, dalam masalah ini, pihaknya (Wali Kota.red) juga akan mengevaluasi kinerja juru parkir di kota madiun. Hal itu penting untuk peningkatan kinerja ke depan. Jukir, lanjutnya, harus bekerja sesuai aturan. Artinya, tidak boleh pakai aturan sendiri. “Aturannya sudah jelas, ya harus dipatuhi. Jangan buat aturan sendiri. Ini jelas tidak diperbolehkan. Saya harap jukir bekerja dengan jujur dan baik ke depan,” tegas Wali Kota.[dar]

Tags: