Belakangan ini, penyakit mulut dan kuku (PMK) tengah mewabah di Indonesia. Ribuan hewan ternak di sejumlah wilayah Indonesia terjangkiti PMK ini. Penyakit kuku dan mulut banyak menyerang ternak khususnya kambing, domba dan sapi. Realitas itupun, sontak kini menjadi sorotan publik baik dari perternak sendiri, pemerintah maupun masyarakat umum.
Penyakit yang disebabkan oleh virus tipe A dari keluarga Picornaviridae, genus Apthovirus, yakni Aphtaee epizootecae ini sejatinya bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Namun, sebelumnya pernah terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, yakni sekitar tahun 1887. Selanjutnya, beberapa tahun berikutnya, Indonesia berhasil keluar dari wabah PMK dan dinyatakan bebas PMK pada 1990 oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Dan, pada akhir April 2022, kasus PMK ini kembali menyerang hewan ternak di wilayah Indonesia. Kenyataan itu, terbuktikan dari adanya sejumlah daerah yang melaporkan kasus PMK, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Lombok, hingga Aceh. Mirisnya, tingkat penularan PMK cukup tinggi dengan tingkat kematian 1-5 persen, (Kompas, 16/5/2022).
Logis adanya jika, berbagai upaya perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran PMK ini. Upaya yang bisa dilakukan diantaranya, mulai dari sanitasi kandang perlu makin digiatkan hingga penyiapan kandang karantina bagi hewan ternak yang datang dari luar daerah. Begitupun, intensitas kebersihan kandang dengan melakukan penyemprotan kandang dengan desinfektan secara berkala guna menghindari potensi PMK.
Selain itu, upaya untuk mengantisipasi dan mencegah PMK pada ternak, sekiranya pemerintahan setempat melalui Pemkab perlu melakukan pemantauan kesehatan ternak di pasar-pasar hewan dan terus melakukan upaya masif untuk melakukan pemantauan baik tingkat polres maupun polsek dengan menggandeng dari instansi terkait untuk mencegah penularan PMK yang penyebarannya semakin meluas. Dan, perlu juga adanya upaya pensosialisasian kepada masyarakat baik melalui pamlet, brosur maupun imbauan langsung kepada masyarakat. Sekaligus juga, perlu pengkoordinasian upaya penanganan jika ada ternak yang terinfeksi, salah satunya dengan menggandeng Dinas Peternakan dan dokter hewan.
Gumoyo Mumpuni Ningsih
Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang.
