DKUPP monev pencegahan penyebaran PMK pada kelompok ternak sapi.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Hingga Kamis (2/6), jumlah sapi perah mitra KUD Argopuro Kecamatan Krucil yang terpapar wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sudah mencapai 229 ekor dari total populasi 7.375 ekor. Dari jumlah yang terpapar tersebut, 11 ekor diantaranya mati.
Untuk mencegah penyebaran PMK, KUD Argopuro memberlakukan lockdown. Hal ini bentuk antisipasi semakin meluasnya penyebaran wabah tersebut. Pasalnya, wabah PMK ini menyebabkan produk susu yang masuk ke KUD Argopuro menurun drastis dan sangat berdampak sekali terhadap perekonomian masyarakat.
“Lockdown ini sebagai bentuk antisipasi untuk mencegah penyebaran wabah PMK. Mulai dari kunjungan antar peternak hingga petugas. Lockdown ini sudah mendapatkan persetujuan dari instansi yang menangani peternakan,” kata Pengurus Bidang Usaha KUD Argopuro, Suloso, Kamis (2/6).
Menurut Suloso, kebijakan lockdown ini dilakukan dengan tidak melayani IB (Inseminasi Buatan) selama satu siklus yaitu selama 21 hari. Sebab pusat penularan itu bisa terjadi dari petugas saat melayani di kandang yang satu dengan kandang yang lain.
“Ini merupakan salah satu upaya kita untuk memutus rantai penyebaran virus. Harapannya bisa memutus virus supaya tidak tersebar. Artinya kita melockdown tidak melakukan aktifitas disitu. Selama lockdown, petugas membantu pencegahan dengan penyemprotan dan pemberian mineral multivitamin,” jelasnya.
Sementara Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto, kamis (2/6) mengatakan KUD Argopuro ditengah dampak PMK telah melaksanakan langkah-langkah prefentif pencegahan terhadap penyebarannya melalui program disinfektanisasi kandang, pengawasan kesehatan ketat terhadap sapi mitra binaan dan anggota, isolasi terhadap ternak-ternak sapi, penghentian Inseminasi Buatan dan bahkan dilakukan lockdown terhadap aktifitas lalu lintas sapi.
“Langkah-langkah tersebut telah dilaksanakan secara nyata dengan membentuk Satgas Pencegahan Penyebaran PMK, sehingga anggota dan peternak sapi mitra binaan KUD Argopuro dapat terfasilitasi dan memudahkan fungsi kontrol terhadap penyebaran dan dampak sosial ekonomi PMK,” katanya.
Menurut Anung, dengan langkah dari KUD Argopuro ini, pengawasan terhadap identifikasi dan penyebaran PMK dapat lebih terkontrol karena telah terorganisasi dengan baik. Sedangkan peternak sapi diluar anggota dan mitra ini yang sangat sulit untuk teridentifikasi karena berada diluar kewenangan KUD.
“Dengan demikian langkah dari KUD Argopuro ini dapat meredam penyebaran PMK pada tingkat anggota dan mitra KUD Argopuro,” tuturnya.
Untuk itu pulalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pencegahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada kelompok ternak sapi mitra KUD Argopuro Kecamatan Krucil.
Monev dalam bentuk audiensi dengan pengurus KUD Argopuro Kecamatan Krucil ini dihadiri oleh Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto, Kabag Perekonomian dan SDA Susilo Isnadi, Medik Veteriner Muda Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo drh. Novita Dwi Setyorini, Camat Krucil Hari Pribadi dan Kapolsek Krucil AKP Abdul Wakhid.
Anung Widiarto menuturkan beberapa waktu yang lalu ada surat dari KUD Argopuro yang ditujukan kepada Plt Bupati Probolinggo dengan tembusan DKUPP Kabupaten Probolinggo terkait dengan kondisi sapi perah di KUD Argopuro dengan adanya wabah PMK.
“Saya terus terang walaupun mendapatkan tembusan ini ingin datang dan mendengarkan langsung dari sisi koperasi maupun sisi perdagangan. Karena pada dasarnya PMK ini bsa terjadi karena adanya perjalanan transportasi lokal ternak,” katanya.
Selain itu jelas Anung, melalui surat tersebut KUD Argopuro menginginkan vaksin yang diperkirakan akan datang pada bulan Juni-Juli 2022. Harapannya, keberadaan vaksin ini bisa menyelesaikan permasalahan wabah PMK di Kabupaten Probolinggo.
“Setelah ini saya juga akan melakukan inspeksi ke 6 pasar hewan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Kita mencoba melihat bagaimana keadaan di pasar hewan di tengah wabah PMK. Dari kunjungan ini kita akan merapatkan barisan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam penanganan wabah PMK dari sisi kebijakan pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut Suloso mengungkapkan total populasi sapi perah yang menjadi mitra dari KUD Argopuro mencapai 7.375 ekor. Dari jumlah tersebut, 229 ekor sudah terpapar wabah PMK dan 11 ekor mati. “Harapannya jumlah sapi perah yang terpapar wabah PMK tidak bertambah lagi. Yang sudah terpapar kita antisipasi dengan pengobatan memakai antibiotik pengurang nyeri dan lain sebagainya,” ujarnya.wap.gat
Suloso menerangkan wabah PMK ini secara ekonomi memang sangat berdampak. Sebab sapi yang terpapar tidak mau makan dan minum. Secara otomatis nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya berkurang. Hal ini mengakibatkan susunya tidak berproduksi. “Salah satu peternak disini yang sehari setor 150 liter. Itu gajinya per 15 hari bersih itu bisa diatas Rp 10 juta. Namun sekarang sudah tidak keluar sama sekali air susunya karena terpapar, sehingga tidak ada apa-apanya untuk membiayai hidup sapinya. Dia kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya,” jelasnya.
Setelah mendengar wabah PMK masuk ke Indonesia dan 4 kabupaten sudah terpapar, pihaknya merapatkan barisan dengan membuat satgas di internalnya untuk mengendalikan penyebaran virus dengan melakukan sosialisasi bekerja sama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia di Jawa Timur. Selain itu melakukan ikhtiar dhohir melalui penanggulangan dengan gerakan penyemprotan disinfektan di semua kandang.
“Petugas ada SOP sebagai upaya pencegahan penularan. Setiap ke kandang petugas itu harus disemprot. Truk yang keluar dan masuk juga disemprot. Kita juga menerapkan lockdown tidak melayani IB selama satu siklus yaitu selama 21 hari. Karena pusat penularan dari petugas melayani di kandang yang satu dengan kandang yang lain,” tambahnya.(Wap.gat)
