Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko menyerahkan sertifikat PTSL warga Desa Sidomulyo di balai desa setempat, Senin (23/5).
Desa Sidomulyo akhirnya mampu memperkecil potensi konflik dan sengketa tanah antar warga. Hal ini setelah Kantor Pertanahan Kota Batu menerbitkan sebanyak 250 Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) milik warga setempat.
Sertifikat ini diserahkan langsung oleh Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko di Balai Desa Sidomulyo, Senin (23/5). Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu, Ir R Haris Suharto MM yang mendampingi wali kota mengatakan PTSL merupakan program pemerintah yang dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat secara gratis.
“Di Kota Batu kita telah telah menjalankan program PTSL selama enam tahun dan telah menerbitkan lebih dari 45 ribu bidang sertifikat tanah,”ujar Haris.
Untuk tahun 2022 ini, kata Haris, pihaknya telah menerima sebanyak 3.000 pendaftaran PTSL. Dari angka tersebut sebanyak 2.000 data dari Desa Sidomulyo, dan 1.000 lagi dari Desa Sumberejo.
“Saat ini prosesnya sudah mencapai 40 persen, dan hari ini kita bagikan 250 sertifikat kepada warga Desa Sidomulyo,” tambahnya. Dan kemarin juga dilakukan penyerahan Sertifikat Tanah Kas Desa kepada Desa Oro-oro Ombo dan Desa Beji dengan jumlah secara berurutan sebanyak 20 bidang dan 10 bidang.
Semantara, Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko memberikan apresiasi atas kerja keras Kantor Pertanahan Kota Batu. Dengan telah diserahkannya sertifikat diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin.
Dewanti mengatakan bahwa sertifikat ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, salah satunya bisa jadikan modal usaha. “Sertifikat adalah hal yang berharga dan memiliki nilai. Untuk itu simpan dan manfaatkan dengan sebaik mungkin,” pesan Wali Kota.
Wali kota juga menambahkan bahwa untuk membantu usaha masyarakat, dirinya telah mengikuti pertemuan antar BUMDes. Dalam pertemuan tersebut ikut diresmikan LIVE LAB ke-V PKKP BI
Diketahui, dalam pertemuan BUMDes ini telah terjalin kerja sama ITS dan Dusun Kajar dalam pengembangan budidaya ikan air tawar. Dan kemudian disepakati untuk menjadikan Dusun Kajar sebagai Teaching Industry ke-4 ITS, sekaligus diresmikan sebagai Live Lab ke-V PKKP BI.
Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri (PKKPBI) ITS, Arman Hakim Nasution, mengatakan bahwa Dusun Kajar memiliki potensi yang tinggi dalam perekonomian. “Karena itu, perlu dikembangkan teaching industry yang berfokus pada aset manajemen dan literasi keuangan,” ujarnya. [nas.dre]
