Ujian dengan metode Computer Based Test (CBT) akan digelar di seluruh kabupaten/kota di Jatim tahun ini dan akan diikuti oleh siswa mulai jenjang SMP, SMA dan SMK.
Dindik Surabaya, Bhirawa
Pemerintah daerah benar-benar khawatir atas penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dengan metode Computer Based Test (CBT). Kekhawatiran ini muncul lantaran kesiapan mental siswa sehingga pemerintah pun menolak UN CBT. Tak terkecuali Kota Surabaya yang sudah terbiasa menggelar ujian berbasis komputer.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan menyatakan sebenarnya secara perangkat atau sarana, semua sekolah di Surabaya siap mengikuti UN online. Pasalnya, hampir semua sekolah di Surabaya sudah memiliki fasilitas CBT. Akan tetapi, penolakan UN online justru datang dari kepala sekolah, guru, wali murid dan masyarakat. “Salah satu alasannya mereka (kepala sekolah, guru, wali murid dan masyarakat) adalah ketidakadilan, kesiapan sekolah dan siswa,” ungkap Ikhsan, Selasa (3/2).
Dianggap tidak adil karena memang tidak semua sekolah di Surabaya ditunjuk ikut UN online. Untuk SMP hanya ada tiga sekolah yang menjadi pilot project UN online. Yakni, SMPN 1, SMPN 6 dan SMPN 26. Akibatnya, muncul kecemburuan dari SMP-SMP lainnya di Surabaya. Tak hanya itu, Dindik juga takut jika UN online untuk SMP ini akan berpengaruh kepada hasil ujiannya. Sebab, selama ini siswa SMP belum terbiasa mengerjakan soal dengan CTB. Para siswa terbiasa mengerjakan soal secara print out.
“Dari mengerjakan print out ke online ini kan butuh penyesuaian diri. Sehingga, tidak mudah mengubah kebiasaan siswa,” tutur dia.
Jika hasil ujiannya tidak memuaskan, Ikhsan juga khawatir terkait nasib mereka saat mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA. Sebab, selama ini hasil UN selalu dijadikan pedoman untuk mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK.
Sementara UN CBT untuk SMA/SMK, lanjut Ikhsan, hampir semuanya sudah menyiapkan kesanggupannya. “Kalau SMK saya yakin tetap jalan,” tandasnya. Begitupula dengan SMA, namun tak dipungkiri ada beberapa SMA yang juga menolak melaksanakan UN CBT.
Salah satu sekolah di Surabaya yang ditunjuk melaksanakan UN CBT ialah SMA Khadijah. Sekolah swasta di bawah naungan Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial Nahdlatul Ulama (YTPS NU) ini memilih tidak ikut UN CBT meski sudah ditunjuk Puspendik Kemendikbud. “Kami memilih tidak ikut,” kata Kepala SMA Khadijah Muchammad Mas’ud.
Mas’ud mengatakan, dari sisi sarana dan prasarana sekolahnya sudah siap menggelar UN CBT. Apalagi sekolahnya telah memiliki sekitar 40 unit perangkat komputer. Jumlah itu dirasa sudah cukup bagi 183 siswa kelas XII yang akan mengikuti UN tahun ini. “Kalau pun nambah komputer kan tidak terlalu banyak,” jelasnya.
Yang membuat SMA Khadijah memutuskan untuk tidak ikut UN CBT karena mepetnya waktu pemberitahuan dari Puspendik Kemendikbud dan beban psikologis yang harus ditanggung oleh siswa. Semua itu menjadi perhitungan sekolah. Maka dari itu, pada 30 Januari lalu pihaknya tidak membalas surat pernyataan kesanggupan yang dikirimkan Puspendik Kemendikbud ke sekolah. “Kalau tidak membalas kan berarti tidak sanggup,” kata dia.
Sementara itu, Kabid Pendidikan Menengah Atas dan Menengah Pertama Dindik Jatim Bambang Sudarto menganggap wajar kekhawatiran wali murid. Karena itu, salah satu yang menjadi persyaratan sekolah bisa menggelar UN CBT ialah dengan menyertakan persetujuan komite sekolah, khususnya yang putera-puterinya mengikuti UN CBT. Persetujuan itu menegaskan komite sekolah sanggup menerima apapun hasilnya para peserta UN CBT.
“Kami tidak ingin wali murid di kemudian hari protes karena hasilnya tidak sesuai harapan karena mengikuti UN CBT,” tutur Bambang.
Tidak dapat dipungkiri, kesiapan siswa dalam menghadapi metode yang baru ini mungkin tidak sebaik mengikuti UN dengan prin out. Sehingga akan dapat mempengaruhi hasilnya. Apalagi dalam penelitiannya, lanjut Bambang, siswa yang menggelar UN CBT dengan UN Paper Based Test (PBT) hasilnya lebih buruk CBT. Penelitian ini sudah dilakukan sejak tahun lalu oleh Kemenbudikdasmen. “Percobaannya dilakukan di salah satu SMP milik Indonesia di Kuala Lumpur dan Singapura,” kata dia. [tam]
