Propaganda tentang terorisme ke-ideologi-an kini merebak di seluruh dunia, melalui jejaring sosial media berbasis teknologi informasi. Berbagai media sosial, antaralain facebook, twitter, path, instagram, sampai youtobe, ramai-ramai membahas ISIS (Islamic State in Iraq and Syria, istilah oleh New York Times). Pemerintah juga mulai dituntut untuk menutup seluruh propaganda yang berkait dengan ISIS, yang dianggap sebagai “eksportir” ideologi gerakan khilafah.
Tetapi sesungguhnya gerakan khilafah bukan hal baru di Indonesia. Sudah banyak (dan sering) dilakukan demo damai (dengan izin resmi) mengusung isu khilafah. Polisi tetap memberi izin. Tetapi sekarang, gerakan propaganda khilafah menjadi perhatian ekstra. Ada kekhawatiran, gerakan khilafah ber-afiliasi dengan misi ISIS. Yakni, mendirikan negara Islam, seperti klaim yang terjadi di Irak dan Suriah.
Dalam bahasa Arab, kelompok ini bernama Ad-Daula al-Islamiyah fil-Iraq wa al-Sham. Tetapi Al-Sham merupakan istilah bahasa Arab klasik untuk Damaskus dan wilayah daratan sekitarnya (Suriah). Karena gerakan khilafah ISIS meng-klaim wilayah Irak sampai Suriah, maka di dalamnya termasuk Yordania, Lebanon dan Israel. Agaknya “peta” klaim ISIS itulah yang menggetarkan PBB, dengan memvonisnya sebagai gerakan teroris.
Maklumat PBB itu direspons cepat di dalam negeri. BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) juga menyatakan hal serupa. Sehingga, manakala terdapat warga negara Indonesia yang bergabung dengan kelompok tersebut bisa dikatakan sebagai anggota teroris. BNPT akan mencabut status kewarga-negaraan pendukung ISIS. Apalagi, BNPT mendapatkan laporan bahwa di beberapa daerah (termasuk di Malang, Jawa Timur) telah terdapat kelompok ISIS. Dus BNPT dalam posisi waspada ISIS.
Dulu, kewaspadaan ekstra ketat dilakukan oleh rezim orde-baru terhadap revolusi Islam yang dikumandangkan oleh Ayatollah Khomaini. Setelah pemimpin spiritual Iran itu sukses menumbangkan rezim kerajaan Syah Iran (tahun 1979), “semangat” Khomaini menyebar ke seluruh dunia. Foto-foto pemimpin revolusi Iran ini bertebaran di seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Banyak rumahtangga menyimpan fotonya. Inilah yang diwaspadai pemerintah RI sejak awal dekade 1980-an. Ada sebutan “ekstrem kanan” untuk kelompok dakwah garis keras Islam. Syukur kewaspadaan berlebihan itu bisa “di-kanalisasi” dengan mendirikan ormas ICMI. Pemerintah merespons dengan menampilkan tokoh Islam yang dianggap tengah-tengah, yakni BJ Habibie (saat itu Menristek/Kepala BPPT) serta Wardiman Djojonegoro. Universitas Brawijaya (di Malang, Jawa Timur) menjadi tuan-rumah kongres pertama ICMI tahun 1990.
Di dalam ICMI berkumpul beberapa tokoh yang dikenal sebagai pemikir Islam. Diantaranya Quraisy Shihab, Nurcholis Madjid, Dawam Rahardjo, Haryanto Dhanutirto, dr. Muhammad Thohir (dari Surabaya) dan Marwah Daud Ibrahim. Beberapa tokoh masjid Salman (ITB) juga ditampung di kepengurusan level kedua. “Kanalisasi” ICMI membawa sukses besar untuk kedua pihak (intelektual muslim dan pemerintah). Bahkan Pak Harto (Presiden) disebut-sebut pro-pemikiran ICMI.
Sejak saat itu, kecurigaan pemerintah terhadap gerakan khilafah seolah-olah telah hilang, berganti saling percaya sampai saat ini. Apakah kecurigaan itu akan tumbuh lagi? Tentu, walau alasannya berbeda. ISIS lebih diwaspadai karena tergolong combatan (bersenjata), bukan sekadar demo iring-iringan masa berbaris damai dengan yel-yel dan poster-poster kecil. Di negeri Saddam Husein, gerilyawan ISIS sudah merebut kendali ladang minyak di bagian utara Irak.
Tetapi di Suriah, ISIS kalah dukungan politik. Semula, negara-negara Eropa dan Amerika, ingin menggulingkan Presiden Bashir al-Assaad. Kini berbalik mendukung pemerintah Bashir al-Assaad untuk menumpas pemberontak. ISIS juga kalah propaganda politik, karena teologinya yang menyimpang. Diantaranya, akan menghancurkan Ka’bah.
Meski sudah mulai di Jawa Timur, ISIS pastilah dikutuk oleh 99% muslim Indonesia. Namun kewaspadaan perlu ditingkatkan, terutama di kampus-kampus, karena biasanya mahasiswa masih awam dalam ke-agama-an.
——— 000 ———
