Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Hadi Subiyanto
Sidoarjo, Bhirawa
Pembahasan KUA-PPAS 2018 Sidoarjo, berjalan alot saat memasuki usulan Pemkab untuk meloloskan anggaran belanja Rp500 miliar untuk pengadaan tanah dan pembangunan gedung terpadu 17 lantai yang menyerap biaya total Rp800 miliar (multy years tiga tahun).
Anggota Banggar DPRD Sidoarjo, Hadi Subiyanto, membenarkan pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Plavon Penggunaan Anggaran Sementara) 2018 menguras energi, hampir setiap hari Banggar dan tim anggaran rapat mulai pagi hingga jam 24.00 malam membahas ini. Terjadi tarik menarik sangat kuat antara kedua belah pihak mengenai penggunaan anggaran Rp500 miliar.
Anggaran itu Rp250 miliar akan digunakan untuk membangun gedung terpadu 17 lantai, lalu membeli 1,3 hektar lahan di desa Kemerakan, Krian, untuk pembangunann RSUD di Krian, Rp12,5 miliar untuk membayar 10 hektar lahan sampah sanitary landfill di Jabon, dan Rp17,5 miliar guna membayar 10 hektar untuk TPS sampah kerjasama Pemkab dengan China. Sisanya lagi untuk bayar lahan frontage road Jl A Yani.
Pemkab memaksakan untuk meloloskan anggaran Rp500 miliar dengan alasan untuk kepentingan pembangunan Sidoarjo. Namun sebagian anggota Banggar dan fraksi DPRD keberatan dengan pemanfaatan anggaran sebesar ini, terutama untuk dua hal, yakni gedung terpadu 17 lantai masih polemik, serta hal kedua untuk apa membeli lahan sampah 10 hektar di Jabon TPA untuk dikerjasamakan dengan China. ”Prinsipnya saya tidak setuju dengan gedung terpadu itu dan lahan sampah,” ucap anggota Fraksi Golkar.
Untuk TPA sampah (sanitary landfill) sudah dibeli 10 hektar, tinggal pembayaran saja. Untuk lahan sama-sama 10 hektar, kenapa harganya dalam kurun waktu dua tahun bisa selisih Rp5 miliar. Ia melihat ada ketidakberesan dengan harga sampai di dua lokasi itu. Padahal posisi kedua lahan ini berada di satu ruas jalan.
TPA sanitary landfill akan dibangun di Jabon, untuk dikerjasamakan dengan pihak Jerman. Pihak Sidoarjo menyediakan lahannya saja, dan ini sudah deal antara pemilik tanah dengan pemkab, tinggal pembayaran saja Rp12,5 miliar. Rencana saja ini belum terealisasi tim anggaran usul lagi pengadaan tanah 10 hektar untuk TPA sampah dengan harga Rp17,5 miliar. kali ini akan dikerjasamakan dengan China. Masyarakat Sidoarjo diming-iming sampah akan dijadikan energi listrik.
Tentu saja ia tidak menyetujui permintaan anggaran ini. ”Kerjasama dengan Jerman saja belum dimulai, kok Pemkab sudah berpikir menggandeng China,” ucapnya. Sebaiknya sanitary landfill dimulai dulu, kalau dengan konsep ini sudah bisa mengatasi masalah sampah, tidak perlu lagi menarik China dalam masalah sampah ini.
Justru banyak anggota Banggar yang meminta anggaran itu digunakan membeli 5 hektar untuk membangun RSUD Krian. Tim anggaran justru mengalokasi anggaran untuk membebaskan lahan 1,3 hektar. Pembangunan RS ini sangat ditunggu masyarakat bagian barat Kab Sidoarjo, semakin cepat direalisasi akan semakin baik. di Desa Kemerakan yang tidak jauh dengan bekas pabrik gula Krian, itu cukup luas. Lahan itu eks milik desa Kemerakan yang sekarang sudah berubah status menjadi Kel Kemerakan.
Hal lain yang tentu saja tidak disetujui adalah usulan anggaran Rp250 miliar untuk pembangunan gedung terpadu 17 lantai yang akan menelan Rp800 miliar.
Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, ditemui di gedung DPRD, beberapa waktu lalu, menyatakan, pembangunan gedung terpadu itu untuk kepentingan masyarakat Sidoarjo. ”Saya ini sebenarnya ingin membangun, kenapa ditolak,” ucapnya kecewa.
Karena itu Pemkab sedang menyiapkan agenda untuk memaparkan konsep gedung terpadu ini secara detil di ruang paripurna. Ini merupakan pemaparan kedua, yang diharapkan anggota dewan bisa menerima usulan setelah mengetahui manfaatnya. [hds]
