Ciptakan Juru Parkir Mandiri, Pemkab Tuban Jadi Jujukan Studi Banding

Wakil Wakil Bupati kabupatan Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si saat menyerahkan cinderamata pada Nanang Permana Ketua DPRD Kabupaten Ciamis.

Tuban, Bhirawa
Beberapa waktu yang lalu (23/1/2020), 35 anggota DPRD Kabupaten Ciamis yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Nanang Permana bertandang Ke Bumi Wali Tuban.
Kedatangan para wakil rakyat dari Jawa barat ini tak lain ingin belajar dan menambah pengetahuan terkait pengelolaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Tuban yang dianggap telah sukses mengelola dan dilakukan peninjauan lapangan ke beberapa titik atau lokasi parkir.
Penijauan lokasi parkir juga dikawal langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan, pimpinan OPD, Polres dan UPT Dispenda Jatim kantor Cabang Tuban.
“Semoga silaturrahim (Studi Bading.red) mendapat tambahan wawasan ilmu dan pengetahuan, yang pasti kami ingin melihat peranan Pemkab Tuban terhadap parkir berlangganan yang ada di daerah ini, untuk diterapkan di wilayahnya,” kata Nanang Permana Ketua DPRD Ciamis.
Sementara pada kesempatan lain, Wakil Wakil Bupati kabupatan Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si saat dikonfirmasi Bhirawa berterimaksih dan mengaku bangga karena telah memilih Tuban menjadi tempat study banding.
Diterangkan, pengelolaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Tuban tertuang dalam Perda Kabupaten Tuban no 2 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Ditetapkan Perda tersebut menjadi wujud sinergitas antara Pemkab Tuban bersama DPRD kabupaten Tuban serta Polres Tuban.
“Memerlukan waktu yang lama sebelum Perda tersebut dapat disahkan, yang mana pembahasan telah dimulai dari tahun 2002,” kata Wabub.
Lebih lanjut, pada awal penerapan di tahun 2017, dari sektor retribusi parkir menyumbang Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4 miliar. Jumlah tersebut mengalami terus peningkatan hingga di tahun 2019 mencapai Rp8,3 miliar.
Diterangkan pula, bahwa penerapan parkir berlangganan untuk memberikan pelayanan parkir sebaik-baiknya. Dulu sebelum ditetapkan, jasa parkir dalam prakteknya sering terjadi pungli yang dilakukan preman. Setelah ditetapkan maka Pemkab Tuban berhak melakukan pengawasan dan penertiban.
“Jika ada yang melanggar akan dikenakan hukuman dan diberhentikan,” tegasnya. Pemkab Tuban juga terus meningkatkan koordinasi dengan kepolisian dan menjalin kerjasama dengan pemilik toko/pelaku usaha. Pelaku usaha juga diminta berkoordinasi terkait pengelolaan juru parkir mandiri.
“Jika ditemukan preman jalanan yang tetap melanggar maka akan dikenakan pidana. Ini semata-mata untuk memberikan efek jera dan penertiban,” pungkasnya. [hud]

Tags: