Coblosan Ulang di Kedurus, Eri-Armudji Menang Telak

Warga Gunungsari Indah blok AW/1 saat mengikuti Pemungutan Suara Ulang di TPS 46 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Minggu (13/12). [trie diana]

Surabaya, Bhirawa
Warga Perumahan Gunungsari Indah Surabaya terpaksa harus menyalurkan hak suaranya kembali di Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Surabaya, Minggu (13/12). Hal itu dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 46 Kedurus, Karangpilang harus menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) alias coblos ulang.
Ketua Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Karangpilang, Rohim mengatakan, pelaksanaan PSU di TPS ini merupakan instruksi KPU Surabaya dan dari hasil rekomendasi Bawaslu. Sebelumnya, KPU menyebut ada temuan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang memberikan penanda pada surat suara, sehingga tidak menjamin asas kerahasiaan pemilih.
Rohim mengatakan meski disebut ada pelanggaran, pihaknya mengaku ada unsur ketidaksengajaan dan ketidaktahuan petugas KPPS dengan memberikan tanda nomor di surat suara. “Unsur ketidaksengajaan dia dan ketidaktahuan dia menandai nomor 1 sampai 100 misalnya dan itu karena di surat suara itu rangkap, sehingga spontan dia menulis itu. Jadi tidak ada unsur lain selain ketidaksengajaan,” jelasnya.
Sementara itu, dalam coblos ulang itu, pasangan Cawali-Cawawali Surabaya nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armudji menang telak. Dari 452 daftar pemilih tetap (DPT) yang ada, sebanyak 131 hadir menggunakan hak suaranya. Hasil dari pencoblosan ulang tersebut, Eri Cahyadi-Armuji memperoleh 92 suara. Sedangkan paslon nomor 2 Machfud Arifin-Mujiaman mendapat 33 suara. Sedangkan 6 suara dinyatakan tidak sah.
Jumlah warga yang menggunakan hak suaranya dalam PSU di TPS 46 Kedurus ini menurun bila dibandingkan pencoblosan serentak 9 Desember 2020 kemarin yang jumlahnya mencapai 216 peserta hadir. “Kami sudah berusaha sekuat tenaga, kami sudah mensosialisasikan sejak tadi pagi mulai jam 7, kami sudah berkeliling mengingatkan supaya pemilih datang ke TPS, tapi ya ini hasilnya. Kita harus menerima semua hasil yang sudah kita jalani,” terangnya setelah penghitungan suara.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat warga setempat enggan mendatangi TPS untuk mengambil haknya melalui surat suara Pemilu Surabaya, salah satunya yakni pandemi COVID-19.
“Mungkin antusias masyarakat sudah turun, karena otomatis secara psikis ya ‘ada apa?’ mereka bertanya-tanya. Kalau masalah pandemi kemungkinan ada tapi tidak signifikan sebenarnya, karena pilihan itu kan murni dari hati mereka sendiri,” ungkapnya.
Kali ini ia meyakini bahwa teknis yang diterapkan saat pencoblosan tadi, sudah benar dan sesuai dengan anjuran dari Bawaslu. “Saya yakin Insya Allah tidak (keliru), karena sudah sesuai prosedur yang ada, sesuai dengan bimtek-nya (bimbingan teknik). Saya yakinkan kepada KPPS untuk senantiasa ndak usah gugup dan ndak usah grogi, meskipun banyak orang tetap kerja yang tenang,” pungkasnya.
Sebelumnya. Ketua KPU Jatim Choirul Anam mengungkapkan, ada dua TPS yang menggelar pencoblosan ulang. Yakni, satu TPS di Kota Surabaya dan satu TPS di Kabupaten Malang. “PSU di Kabupaten Malang di TPS 3 Desa Purwodadi, Kecamatan Donomulyo digelar 12 Desember. Sedangkan di Kota Surabaya, TPS 46 di Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, 13 Desember,” ujar Anam.
Menurut dia, PSU di Surabaya karena KPPS memberikan penandaan (nomor urut) pada surat suara. Hal ini tidak menjamin asas kerahasiaan pemilih. “Dari proses klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Surabaya terhadap petugas KPPS, penandaan dengan memberikan nomor urut pada surat suara bukan dimaksudkan untuk hal yang melanggar regulasi. Melainkan untuk memudahkan dalam proses penghitungan surat suara saat pelaksanaan proses penghitungan,” jelasnya.
Sedangkan di Kabupaten Malang, lanjut Anam, karena ada dua orang lebih yang tidak ada dalam daftar pemilih tetap (DPT). Juga bukan pemilih yang memiliki KTP setempat dan dilayani oleh KPPS. “Untuk pelanggaran di Kabupaten Malang, KPPS menyatakan hanya ingin memfasilitasi pemilih yang datang ke TPS tanpa bermaksud melakukan pelanggaran. Hal ini terjadi karena kekurangpahaman KPPS dalam memahami jenis-jenis pemilih. Ini mengakibatkan lolosnya pemilih yang tidak memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut,” paparnya. [iib]

Tags: