Foto: ilustrasi
Pemprov, Bhirawa
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim memetakan daerah rawan bencana di Jatim. Ini dilakukan karena curah hujan dengan intensitas masih tinggi diperkirakan mengguyur wilayahnya hingga Maret 2017.
“Kami sudah memetakan daerah rawan bencana seperti banjir, longsor, angin puting beliung, dan gempa di Jatim. Hampir semua 38 kabupaten/kota di Jatim berpotensi bencana,” kata Kepala Pelaksana BPBD Jatim Sudarmawan, Minggu (5/2).
Menurut Darmawan, potensi ancaman bencana di Jatim berhubungan dengan hidrometeorologi. Dampaknya, sebagian wilayah di Jatim rawan banjir, longsor, angin kencang atau puting beliung, dan gempa.
“Misalnya daerah rawan banjir itu biasanya dampak dari luapan sungai di sekitarnya. Di antaranya luapan air di Bengawan Solo akan mengakibatkan banjir di Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Ngawi, dan Tuban. Selain itu, banjir akibat luapan sungai di wilayah provinsi berdampak di Trenggalek, Ponorogo, Madiun, dan Pacitan,” katanya.
Selanjutnya daerah dampak luapan air Sungai Brantas adalah Malang Raya, Jombang, Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi dan Jember. “Untuk Madura dampak luapan Sungai Kemuning yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep,” jelasnya.
Sedangkan daerah rawan longsor biasa terjadi di 22 kabupaten/kota. Di antaranya Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Ngawi, Tuban, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Pacitan, Malang, Jombang, Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi, Jember, Sampang dan Pamekasan.
“Lalu banjir bandang, datangnya dari dataran tinggi. Bisa dari gunung, lereng, bukit, daerah yang ada di sekitar dataran tinggi, misalnya Probolinggo, Pasuruan, Trenggalek, Pacitan, Malang, Banyuwangi, Jember, Malang Raya, Blitar, dan Tulungagung. Daerah tersebut juga berpotensi ancaman longsor,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi bencana alam itu, Darmawan mengaku sudah berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait. Misalnya Basarnas, Tim SAR, PMI, dan lainnya. “BPBD Jatim juga telah menyiapkan strategi tanggap bencana. Di antaranya menyiapkan peralatan dan logistik di setiap daerah serta menyiapkan jalur evakuasi dan lokasi evakuasi. Selain itu, kami bersama teman-teman BPBD di daerah rutin melakukan pengecekan di hulu-hulu sungai,” pungkasnya.
33 Ribu Taruna Siaga
Sebelumnya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan sebanyak 33 ribu personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) diterjunkan untuk membantu korban banjir di sejumlah daerah di Indonesia.
Kesiapsiagaan Tagana, kata Khofifah, sangat penting mengingat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan sebanyak 323 kabupaten/kota di Indonesia sangat rawan bencana.
“Setiap kali menerima laporan terjadi bencana, saya langsung perintahkan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam untuk menggerakan Tagana membantu para korban. Kami gerakkan dari daerah terdekat yang tidak terkena bencana,” ujar Khofifah kemarin.
Khofifah menjelaskan saat ini tim Kemsos tengah melakukan pendataan terhadap korban banjir di berbagai titik. Fokus setelah pendataan adalah pendistribusian bantuan secara merata. “Saya minta seluruh personel Tagana dan sarana Dapur Umum Lapangan (Dumlap) selalu siaga di daerah terdekat. Pastikan 1 jam mereka langsung di lokasi bencana,” tegas Khofifah.
Sementara itu Kementerian Sosial telah mendirikan dapur umum lapangan terkait banjir di Kabupaten Pasuruan, Sampang serta sejumlah daerah di Jawa Timur yang terdampak.
Khofifah mengatakan dapur umum disiagakan untuk warga yang masih berada di pengungsian. Sementara bagi warga yang telah kembali ke rumah seiring banjir yang telah surut, maka bantuan beras dikirimkan ke keluarga masing-masing. “Jangan sampai korban tidak mendapatkan logistik. Dapur umum tetap disiagakan bagi daerah yang belum surut,” tegas Khofifah.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasuruan sebanyak 12.935 kepala keluarga terdampak banjir. Sedangkan di Kabupaten Sampang sebanyak 11.426 kepala keluarga.
SK Bupati Pasuruan 360/21/HK/424.014/2017 menetapkan Kabupaten Pasuruan status tanggap darurat atas bencana banjir di kecamatan Purwosari, Grati, Pohjentrek, Kraton, Gempol, Kejayan, Lumbung, Winongan, Nguling dan tanah longsor di Tosaren. [iib,hil]
