Foto: ilustrasi
Pemprov, Bhirawa
Ada yang menarik dalam data Badan Pusat Statistik Jatim saat merilis inflasi di Jatim, ternyata Kota Surabaya menjadi satu-satunya ibukota provinsi di Pulau Jawa yang mengalami deflasi pada bulan November 2015 sebesar 0,02 persen.
“Hal ini menarik sekali, biasanya Surabaya biasanya alami inflasi, namun saat ini justru deflasi. Nampak kalau di Surabaya komoditas seperti beras, caberawit, dan emas perhiasan itu mengalami penurunan yang cukup berarti,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Sairi Hasbullah, Selasa (1/12).
Dijelaskan Sairi, ada 5 ibukota provinsi di Pulau Jawa yang mengalami inflasi pada bulan November 2015. Yaitu Kota Serang sebesar 0,79 persen, Semarang sebesar 0,21 persen, Bandung sebesar 0,19 persen, Yogyakarta sebesar 0,13 persen, dan DKI Jakarta sebesar 0,12 persen. “Jatim sendiri pada bulan November 2015 mengalami inflasi sebesar 0,06 persen. Jauh sekali di bawah inflasi nasional yang mencapai 0,21 persen,” katanya.
“Ada gejala yang harus dipelajari kenapa di Sumenep itu terjadi inflasi yang paling tinggi yaitu 0,30 persen di Jatim. Itu kelihatannya daging sapi, daging ayam ras, beras, dan bawang merah itu menjadi penyebab utama inflasi di Sumenep,” kata lanjutnya.
Kepala BPS Kota Kediri Firda mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan pencatatan BPS Kota Kediri Inflasi di Kota Kediri dipengaruhi oleh kenaikan maupun penurunan indeks pada beberapa kelompok pengeluaran.
Kenaikan indeks terjadi pada kelompok pengeluaran Bahan Makanan sebesar 0,41 persen; kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau sebesar 0,65 persen, dan kelompok Kesehatan sebesar 0,01 persen.
Sementara penurunan terjadi pada kelompok pengeluaran Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 0,27 persen; kelompok Sandang sebesar 0,47 persen; kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga sebesar 0,02 persen; serta kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,04 persen. [rac.van]
Inflasi di Jatim
Kab/Kota Inflasi
Kabupaten Jember 0,26 persen
Kabupaten Madiun 0,21 persen
Kota Malang 0,16 persen
Kota Kediri 0,11 persen
Sumenep 0,30 persen (tertinggi).
